Foto: Kordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Kaltim, Koordinator Lapangan Aliansi, Erly Sopiansyah bersama jajaran anggota aliansi. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Gelombang kritik terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, makin memanas.
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar pada 21 April 2026, sebagai bentuk protes atas kinerja pemerintah provinsi yang dinilai mengecewakan.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa aksi ini bukan gerakan spontan, melainkan hasil konsolidasi yang telah dilakukan sejak awal April.
Sejumlah posko pun telah dibuka untuk menghimpun kekuatan massa, di antaranya di kawasan Jalan Esplanade dan Simpang Lembuswana, Samarinda.
“Pergerakan ini murni untuk perjuangan masyarakat Kaltim. Kami merespons kebijakan-kebijakan gubernur yang terasa menyakitkan hati masyarakat, sehingga kami merasa perlu turun ke jalan,” tegas Erly, Sabtu (11/4/2026).
Aksi tersebut direncanakan akan dipusatkan di dua titik utama, yakni Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.
Hingga saat ini, tercatat sekitar 4.075 orang telah menyatakan siap bergabung, dengan total 44 organisasi dari berbagai elemen masyarakat ikut terlibat.
Dalam pernyataannya, Erly tak menampik bahwa tuntutan utama yang diusung cukup keras. Isu dugaan praktik dinasti politik dan nepotisme menjadi sorotan utama.
“Kami hanya punya satu tuntutan besar: stop dinasti dan nepotisme di Kalimantan Timur. Kekuasaan itu bukan milik satu keluarga, tapi milik seluruh masyarakat Kaltim,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, aliansi juga mendesak DPRD Kaltim untuk menggunakan hak angket guna mengusut kebijakan dan langkah pemerintahan Rudy–Seno.
Bahkan, mereka membuka kemungkinan mendorong arah tuntutan hingga pemakzulan, jika indikasi pelanggaran dianggap cukup kuat.
“Kami minta DPRD mengeluarkan hak angket. Kalau bicara pemakzulan, arah dari tuntutan nepotisme itu bisa saja ke sana,” kata Erly.
Penilaian terhadap kinerja pemerintahan saat ini pun disampaikan tanpa tedeng aling-aling.
Bak bola salju, Erly menyebut, hampir satu tahun masa kepemimpinan Rudy–Seno diwarnai kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, bahkan dianggap mengabaikan instruksi pemerintah pusat.
“Selama hampir satu tahun ini, kinerjanya jelek. Instruksi presiden terkait efisiensi anggaran saja tidak diikuti. Kita lihat ada pembelian mobil miliaran rupiah dan renovasi rumah dinas, itu menunjukkan tidak adanya sensitivitas terhadap kondisi masyarakat,” kritiknya.
Selain aksi jalanan, aliansi juga menempuh jalur formal dengan mengirimkan surat kepada Presiden RI.
Mereka meminta agar aparat penegak hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan Agung, turun tangan memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan gubernur beserta lingkaran kekuasaannya.
Menanggapi isu yang mengaitkan gerakan ini dengan kepentingan politik pasca-Pilgub, Erly membantah keras. Ia menegaskan bahwa Pilkada telah usai dan aksi ini murni didorong oleh kekecewaan publik.
“Tidak ada lagi kubu menang atau kalah. Bahkan ada yang dulu mendukung gubernur, sekarang ikut bersama kami. Ini murni suara masyarakat yang kecewa,” ujarnya.
Dengan konsolidasi yang terus berjalan dan jumlah massa yang diperkirakan terus bertambah, aksi 21 April mendatang berpotensi menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Benua Etam dalam beberapa waktu terakhir.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
