SAMARINDA — Pergantian pucuk pimpinan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian setelah sejumlah persoalan di sektor kesehatan mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
Jaya Mualimin yang sebelumnya menjabat Kepala Dinkes Kaltim kini dipercaya menduduki posisi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim. Sementara itu, posisi Kepala Dinkes Kaltim diisi Andi Mohammad Ishak yang sebelumnya memimpin Dinsos Kaltim.
Pergantian tersebut dilakukan melalui rotasi jabatan yang berlangsung dalam pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Senin (28/9/2026).
Rotasi ini turut menjadi sorotan karena terjadi setelah Dinkes Kaltim menghadapi sejumlah isu. Salah satunya aksi unjuk rasa pada akhir Agustus 2026 yang menuntut transparansi pengelolaan anggaran serta mempertanyakan pengadaan alat kesehatan (alkes) pada 2024 dengan nilai Rp4,68 miliar.
Persoalan lain juga muncul di sektor pelayanan kesehatan. RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) sempat menjadi perhatian menyusul laporan mengenai dugaan malapraktik.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud membantah pergantian tersebut berkaitan dengan persoalan-persoalan yang mencuat di sektor kesehatan. Menurut dia, rotasi merupakan bagian dari kebutuhan organisasi sekaligus mekanisme untuk memperluas pengalaman dan kompetensi pejabat.
“Pada kesempatan ini tentu kita memiliki tujuan, adanya kebutuhan organisasi yang harus dipenuhi sekaligus memberikan kesempatan kepada para pejabat untuk mendapatkan pengalaman, perluasan wawasan dan peningkatan kompetensi melalui tour of duty,” kata Rudy usai melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Senin (28/9/2026).
Rudy mengatakan rotasi jabatan merupakan bagian dari penataan organisasi di lingkungan Pemprov Kaltim. Ia pun mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar tidak memandang jabatan sebagai bentuk penghargaan.
“Saudara-saudara yang hari ini baru saja dilantik dan diambil sumpahnya, kami menegaskan jabatan bukanlah hadiah,” tegasnya.
Menurut Rudy, pejabat Pemprov Kaltim harus mampu merespons dan menyelesaikan persoalan yang muncul di lapangan. Ia menekankan pentingnya kecepatan dalam mengambil keputusan dan keberanian mempertanggungjawabkan kebijakan.
“Kami tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai membuat laporan. Kami membutuhkan pejabat yang cepat mengambil keputusan, berani bertanggung jawab, mampu menyelesaikan masalah dan hadir ketika masyarakat kita membutuhkan,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) bekerja dalam satu garis komando untuk menjalankan kebijakan pemerintah daerah. Program yang dilaksanakan, kata dia, harus bermuara pada manfaat bagi masyarakat.
Selain pergantian Kepala Dinkes dan Dinsos, rotasi jabatan juga dilakukan pada sejumlah posisi strategis lainnya di lingkungan Pemprov Kaltim. Di antaranya jabatan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim dan RSUD Abdoel Wahab Sjahranie.
Rudy meminta seluruh pejabat yang menerima amanah baru menjalankan tugas dengan berpegang pada tiga prinsip, yakni integritas, loyalitas kepada negara dan pemerintahan, serta profesionalisme.
“Ada tiga hal yang harus dipegang oleh seluruh ASN kita. Yang pertama adalah integritas, loyalitas kepada negara dan pemerintahan serta profesionalisme,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
