SAMARINDA – Pemkot Samarinda memprotes penyesuaian target opsen pajak dan alokasi bagi hasil pajak Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2026. Kebijakan tersebut memangkas proyeksi pendapatan Kota Samarinda hingga Rp209.680.894.946 atau sekitar 25,85 persen. Dampaknya, sejumlah kegiatan yang telah berjalan di lapangan terancam tidak dapat dibayar.
Keberatan itu disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun melalui surat resmi kepada Gubernur Kaltim. Surat tersebut merespons kebijakan penyesuaian yang tertuang dalam surat Gubernur Kaltim tertanggal 7 Oktober 2026 dan surat Kepala Bapenda Kaltim tertanggal 6 September 2026.
Andi Harun menilai pemangkasan menjelang akhir tahun anggaran tersebut berpotensi mengganggu stabilitas fiskal daerah. Bahkan, kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan bisa menjadi beban utang pemerintah kota.
“Konsekuensinya akan menjadi utang dan angka itu sangat tinggi,” tegas Andi Harun, Kamis (19/11/2026).
Dalam rincian dokumen resmi yang ditandatangani Wali Kota Samarinda, pada 26 Oktober 2026 tersebut, penurunan pendapatan kumulatif itu terbagi ke dalam dua komponen utama.
Pertama, penurunan target Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp70.035.300.946, yang menyusut dari semula Rp276,72 miliar menjadi Rp206,69 miliar.
Kedua, penurunan bersih alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp139.645.594.000, dari target awal Rp534,55 miliar menjadi Rp394,91 miliar setelah memperhitungkan kurang salur tahun 2025 senilai Rp647,17 juta.
Andi Harun menjelaskan bahwa posisi Pemkot Samarinda saat ini berada dalam situasi sulit karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2026 telah lebih dulu disepakati bersama DPRD Samarinda dan mendapatkan asistensi resmi dari pemerintah provinsi.
Berbagai program pembangunan dan kegiatan pelayanan publik dalam skema anggaran perubahan tersebut bahkan telah dilaksanakan secara fisik di lapangan. Akibat adanya pemotongan mendadak sebesar Rp209 miliar tersebut, Pemkot Samarinda dipastikan tidak memiliki kemampuan anggaran untuk membayarkan kewajiban pekerjaan yang telah mengikat secara hukum.
“Kegiatan ini sudah dilaksanakan di lapangan dan tidak bisa kita bayarkan,” ujar Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Lebih lanjut, Wali Kota Samarinda menyoroti aspek keadilan fiskal antarwilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan lampiran data perbandingan penyesuaian bagi hasil pajak di 10 kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur, Kota Samarinda tercatat sebagai daerah dengan persentase pemotongan paling tinggi, yakni mencapai minus 26,24 persen atau setara Rp140,29 miliar.
Angka persentase penurunan tersebut melampaui daerah lain seperti Kutai Kartanegara sebesar 25,28 persen, Paser 24,04 persen, Bontang 23,55 persen, hingga Kutai Timur yang hanya mengalami koreksi sebesar 3,10 persen.
Ketimpangan persentase pengurangan tersebut memicu tanda tanya besar bagi jajaran Pemerintah Kota Samarinda terkait akurasi formula pembagian dan validitas data realisasi penerimaan.
Dalam surat keberatannya, Andi Harun mempertanyakan penggunaan indikator tunggakan PKB tahun 2025 sebesar 22,30 persen sebagai faktor pengurang proyeksi opsen PKB tahun 2026. Menurutnya, setiap penyesuaian angka wajib didukung oleh data realisasi aktual serta metodologi penghitungan yang objektif dan dapat diverifikasi secara terbuka.
“Kami hanya membela kepentingan Samarinda supaya haknya memang masuk ke Samarinda,” ungkap Andi Harun.
Atas dasar persoalan tersebut, Pemkot Samarinda melakukan pengujian kebijakan berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Pengujian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yakni keabsahan dasar kewenangan gubernur, pemenuhan prosedur hukum yang sah, serta dampak kebijakan terhadap keadilan fiskal daerah.
Pemkot menegaskan bahwa penyesuaian target anggaran tidak boleh menghilangkan hak bagi hasil pajak yang sudah timbul dari penerimaan aktual masyarakat.
Melalui surat resmi yang juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, BPK Perwakilan Kaltim, serta pimpinan DPRD provinsi dan kota tersebut, Andi Harun mengajukan empat poin tuntutan kepada Gubernur Kalimantan Timur.
Poin tersebut meliputi peninjauan kembali dasar penghitungan target pajak, penyampaian kertas kerja penghitungan secara terinci termasuk alasan penurunan target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari Rp7 triliun menjadi Rp5,3 triliun, pelaksanaan forum rekonsiliasi bersama, serta penyelesaian kewajiban penyaluran hak daerah.
“Kebijakan tersebut wajib memiliki dasar kewenangan dan dilaksanakan berdasarkan data yang akurat,” kata Andi Harun.
Pemerintah Kota Samarinda memberikan tenggat waktu selama tujuh hari kerja sejak surat diterima agar pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan tanggapan tertulis dan menjadwalkan forum rekonsiliasi.
Andi Harun menyebutkan bahwa komunikasi awal melalui pesan singkat dengan Gubernur Kaltim telah direspons positif untuk ditindaklanjuti, meskipun hingga kini Pemkot Samarinda masih menunggu kepastian jadwal resmi.
Seluruh rangkaian temuan dan dokumen keberatan ini juga telah dilaporkan secara resmi kepada DPRD Kota Samarinda guna mencari solusi penyelamatan fiskal daerah sebelum batas akhir tahun anggaran pada 30 November mendatang.
“Kami masih terus berjuang sampai pada batas akhir sebelum 30 November,” tutup Andi Harun.
Pewarta: Abdi
Editor: Nicha R




