SAMARINDA — Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2026 baru mencapai 36 persen. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menyusun langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas keuangan daerah dengan meninjau kembali sejumlah pos belanja yang dinilai dapat ditunda atau disesuaikan apabila diperlukan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari mitigasi fiskal agar pemerintah daerah tetap memiliki ruang gerak saat pembahasan APBD Perubahan mendatang.
Menurutnya, berbagai skenario tengah disiapkan seiring adanya indikasi penurunan penerimaan daerah, baik dari transfer pemerintah pusat maupun sejumlah sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang belum terealisasi sesuai perencanaan.
“Yang kami lakukan sekarang adalah memetakan belanja-belanja yang masih bisa dicadangkan atau disesuaikan. Tujuannya agar ketika masuk pembahasan perubahan anggaran, pemerintah sudah memiliki langkah yang jelas untuk mengendalikan tekanan fiskal,” ujarnya.
Sri menjelaskan, hingga pertengahan Juni 2026 realisasi pendapatan daerah baru mencapai sekitar 36 persen dari target yang ditetapkan. Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola pengeluaran daerah pada semester kedua tahun ini.
Selain itu, terdapat beberapa sumber pendapatan yang sebelumnya diproyeksikan dapat menambah kas daerah, namun hingga kini belum dapat dimanfaatkan. Salah satunya berasal dari operasional Dermaga Tambat yang masih menunggu proses perizinan dari pemerintah pusat. Padahal, fasilitas tersebut semula diharapkan mampu menjadi salah satu sumber PAD baru setelah beroperasi.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim juga masih menunggu penyaluran dana kurang bayar dari pemerintah pusat yang hingga saat ini belum diterima. Faktor tersebut turut memengaruhi proyeksi keuangan daerah dalam jangka pendek.
Meski menghadapi tantangan fiskal, Sri menilai kondisi keuangan Kaltim masih relatif lebih baik dibanding sejumlah daerah lain. Hal itu karena struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh PAD yang nilainya lebih besar dibanding transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Saat ini, nilai PAD Kaltim tercatat lebih dari Rp6 triliun, sementara transfer pusat berada di kisaran Rp3 triliun setelah dilakukan penyesuaian. Kondisi tersebut dinilai memberikan ketahanan fiskal yang cukup bagi daerah untuk tetap menjalankan program-program prioritas.
“Kapasitas fiskal kita masih cukup kuat karena kontribusi PAD lebih besar dibanding transfer pusat,” katanya.
Meski demikian, pemerintah tetap melakukan penyesuaian pada sejumlah sektor belanja. Salah satu yang terdampak adalah alokasi pembangunan infrastruktur yang pagunya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah saat ini.
Sementara itu, Sri memastikan program-program yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah. Program Gratispol yang mencakup sektor pendidikan dan pelayanan dasar lainnya disebut tetap akan berjalan sesuai rencana.
“Program prioritas tetap menjadi perhatian pemerintah. Yang kita lakukan saat ini adalah memastikan pengelolaan anggaran tetap sehat di tengah dinamika pendapatan daerah,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
