Foto: Kadis Bapedda Kaltim, Muhaimin (sebelah kiri) dengan Mantan Kadis Bappeda Kaltim sebelumnya, Yusliando. (Ist)
SAMARINDA — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur yang baru dilantik, Muhaimin, membantah anggapan bahwa pengangkatannya sebagai pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipengaruhi oleh kedekatan personal dengan Gubernur Kaltim.
Isu tersebut mencuat di media sosial menyusul pelantikan Muhaimin di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (22/12/2025). Sejumlah warganet menilai perpindahan Muhaimin dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan ke posisi strategis di tingkat provinsi sarat nuansa kedekatan dan nepotisme.
Muhaimin menepis anggapan itu. Ia menegaskan seluruh proses pengisian jabatan dilalui secara prosedural, termasuk tahapan assessment.
“Saya hadir di sini mengikuti assessment. Tidak ada yang lain,” ujarnya, Kamis (15/1/2025).
Menurutnya, kedekatan yang kerap dipersepsikan publik sebenarnya lebih merupakan relasi kerja yang wajar dalam sistem pemerintahan.
Sebagai kepala daerah provinsi, kata Muhaimin, Gubernur memang menjadi simpul koordinasi bagi seluruh kabupaten dan kota.
“Pak Gubernur dekat dengan semua orang karena beliau pimpinan provinsi. Jadi kalau disebut saya punya kedekatan khusus, tidak juga,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut isu tersebut tidak relevan untuk dibahas lebih jauh. Fokus utama, kata Muhaimin, adalah bagaimana seluruh perangkat daerah bekerja membantu Gubernur dan Wakil Gubernur mewujudkan visi pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Yang lebih penting adalah bagaimana kita membantu Pak Gubernur, bukan hanya saya, tapi semua perangkat daerah,” katanya.
Menanggapi spekulasi yang lebih jauh, termasuk dugaan hubungan kekerabatan, Muhaimin kembali memberikan klarifikasi. Ia menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Gubernur Kaltim, baik secara garis keturunan maupun suku.
“Saya suku Jawa. Orang tua saya Jawa. Pak Gubernur sukunya dari Sulawesi. Tidak mungkin ketemu keluarganya,” ucapnya.
Muhaimin sendiri dikenal sebagai birokrat karier. Ia mengabdi puluhan tahun di Kota Balikpapan dan menjabat Sekretaris Daerah sejak Desember 2022, menggantikan Sayid MN Fadli.
Setelah tiga tahun menduduki posisi tersebut, ia dipercaya mengisi jabatan Kepala Bappeda Kaltim. Dalam jabatan barunya, Muhaimin mengaku tidak mengalami kendala berarti dalam proses adaptasi.
Selain telah lama mengenal pejabat di lingkup Pemprov Kaltim, ia menyebut program kerja Bappeda sudah ditetapkan dan tinggal dikawal pelaksanaannya, termasuk di tengah kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
“Kami mengawal program yang sudah ditetapkan OPD sesuai RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujarnya.
Bagi Muhaimin, klarifikasi ini perlu disampaikan untuk meluruskan persepsi publik. Namun ia menegaskan, isu personal seharusnya tidak mengaburkan fokus utama pemerintahan: memastikan perencanaan pembangunan Kaltim berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
