Foto: Plt. Kepala Badan Kesbangpol Setda Kaltim, Arih Frananta Filifus Sembiring. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Ditengah memanasnya gelombang narasi yang akan melakukan aksi pada 21 April mendatang, Pemprov Kaltim menggelar pertemuan dan coffe morning dengan ratusan Organisasi Masyarakat di Kaltim. Hal ini sontak menimbulkan pertanyaan besar bagi sejumlah peserta yang hadir di Gedung Olah Bebaya, Senin (13/4/2026).
Salah satu pertanyaan datang dari Ketua Umum Keluarga Besar Suku Kalimantan, Theresia Rosana. Ia mempertanyakan alasan pemerintah melakukan kegiatan ditengah eskalasi yang kian memuncak.
“Kenapa baru sekarang ada pertemuan seperti ini? Di tengah isu yang berkembang dan rencana aksi dalam waktu dekat, wajar kalau publik mengaitkan ini dengan agenda tertentu,” tegasnya.
Dirinya juga menyoroti ketidakhadiran Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dalam forum tersebut. Pasalnya, presensi kepala daerah merupakan bentuk keseriusan dalam menampung aspirasi ormas secara langsung.
“Sebenarnya kami menginginkan Bapak Gubernur datang. Karena dari sinilah kita dapat mencari jalan keluar dan kita ingin mendengar penjelasan langsung dari beliau agar Kaltim dapat bersatu,” jelasnya.
Menurut Theresia, keterlibatan ormas seharusnya tidak bersifat insidental atau reaktif terhadap tekanan situasi.
Ia menilai selama ini ruang partisipasi masyarakat justru tidak dibangun secara konsisten oleh pemerintah.
Menanggapi berbagai kritik itu, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Setdaprov Kaltim yang juga Plt Kepala Badan Kesbangpol, Arih Frananta Filifus Sembiring, membantah adanya keterkaitan antara pertemuan tersebut dengan rencana aksi 21 April.
Ia menegaskan agenda itu murni sebagai langkah awal membangun komunikasi antara pemerintah dan ormas, bukan sebagai upaya meredam potensi demonstrasi.
“Tidak ada kaitannya dengan rencana aksi. Ini murni silaturahmi dan bagian dari upaya membangun komunikasi,” jelasnya.
Sembiring beralasan, forum tersebut baru dapat direalisasikan setelah dirinya menerima mandat sebagai Plt Kepala Kesbangpol pada 11 Maret 2026.
Sejak itu, pihaknya mulai menyusun agenda pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan keraguan sebagian peserta. Momentum yang beririsan dengan rencana aksi tetap memunculkan tafsir bahwa pemerintah tengah berupaya mengantisipasi tekanan publik.
Sembiring memastikan pertemuan serupa akan kembali digelar dengan cakupan yang lebih luas, serta menghadirkan langsung gubernur.
“Saya murni ingin berkenalan dan mengetahui ormas-ormas itu sekaligus juga dapat menerima masukan, saran, kritik yang gunanya untuk membangun Kaltim,” terangnya.
Ia juga meminta seluruh ormas menyampaikan masukan secara tertulis untuk dirangkum dan diserahkan kepada pimpinan daerah.
“Jadi teman-teman semua pada kesempatan ini kalaupun nanti harus ada kegiatan tanggal 21 April nanti lakukanlah itu dengan cara yang beradab,” tandasnya.
“Kita orang Kaltim, kita punya budaya, mari kita lakukan dengan cara-cara terbaik dan kami pemerintah siap untuk menerima segala kritik dan saran,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
