Foto: Contoh moda transportasi umum. (Istimewa)
SAMARINDA — Pengembangan transportasi massal di Kota Samarinda mulai diarahkan pada skema yang tidak hanya berorientasi pada operasional, tetapi juga perubahan pola mobilitas masyarakat.
DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota memulai uji coba dua trayek transportasi umum pada 2027 sebagai tahap awal mengurangi ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Adriansyah, mengatakan penerapan skema buy the service (BTS) dapat menjadi pilihan untuk mempercepat pengembangan transportasi umum.
Melalui skema tersebut, pemerintah tetap berperan sebagai regulator, sementara layanan operasional dapat dijalankan oleh pihak ketiga.
Menurut Adriansyah, rencana tersebut tidak muncul tanpa kajian. DPRD Samarinda telah melakukan studi banding ke sejumlah daerah yang lebih dahulu menjalankan sistem BTS, di antaranya Batam dan Banjarmasin.
Dari hasil kunjungan tersebut, DPRD melihat keterbatasan kondisi jalan tidak semestinya menjadi alasan untuk menunda pengembangan transportasi massal.
“Kita sudah studi banding ke Batam dan Banjarmasin. Di sana sistemnya sudah berjalan dengan buy the service. Banjarmasin kondisinya juga tidak jauh berbeda. Jalan yang kecil-kecil juga ada, tetapi transportasi massal tetap bisa berjalan,” ujar Adriansyah.
Ia mengatakan dua trayek menjadi tahap awal yang ingin didorong pada 2027. Setiap trayek diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp15 miliar per tahun, sehingga total kebutuhan untuk dua trayek mencapai kurang lebih Rp30 miliar.
Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk mendukung operasional layanan transportasi yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Bagi Adriansyah, alokasi anggaran tersebut seharusnya dilihat sebagai bentuk investasi pelayanan publik, bukan semata-mata dihitung berdasarkan keuntungan finansial.
“Kalau bicara pelayanan kepada masyarakat, jangan selalu berpikir untung dan rugi. Kesehatan, pendidikan, dan transportasi juga merupakan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Pengembangan trayek juga diharapkan tidak berhenti pada dua rute awal. Salah satu kawasan yang dinilai dapat masuk dalam pengembangan berikutnya adalah Lempake.
Seiring bertambahnya pengguna, infrastruktur pendukung seperti halte juga dapat ditambah secara bertahap.
DPRD berharap keberadaan transportasi massal nantinya mampu memberikan alternatif perjalanan yang lebih nyaman sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Dengan demikian, pertumbuhan jumlah kendaraan di jalan dapat ditekan dan persoalan kemacetan di Samarinda bisa ditangani secara bertahap.
Selain pengembangan transportasi umum, Adriansyah juga mendorong kebijakan yang dapat mengubah pola penggunaan kendaraan di kawasan perkotaan.
Salah satu gagasannya adalah pembatasan kendaraan berusia lebih dari lima tahun untuk beroperasi di kawasan tertentu secara bertahap.
Ia juga mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya membangun sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan.
Gagasan lain yang disampaikan adalah pelaksanaan hari bebas kendaraan roda empat selama 24 jam setiap Minggu. Dalam konsep tersebut, kendaraan logistik dan ambulans tetap diperbolehkan melintas.
Menurut Adriansyah, kebijakan semacam itu tidak hanya berkaitan dengan pengendalian lalu lintas, tetapi juga dapat menciptakan ruang publik yang lebih luas bagi masyarakat.
“Bayangkan kalau satu hari benar-benar tidak ada kendaraan roda empat, kecuali kendaraan logistik dan ambulans. Anak-anak bisa bermain bola di jalan. Orang yang mau bersepeda juga bisa,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
