Foto: Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA — Intensitas hujan yang hampir turun setiap hari kembali menyebabkan genangan di sejumlah wilayah Kota Samarinda.
Kondisi tersebut memunculkan kritik dari DPRD Samarinda terhadap pola penanganan banjir yang dinilai belum dilakukan secara menyeluruh dan masih terkesan tambal sulam.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan, menilai upaya pengendalian banjir tidak cukup hanya dengan membangun drainase atau memperbesar saluran air di titik tertentu tanpa perencanaan yang terhubung dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, banyak proyek drainase yang dibangun tanpa memperhatikan arah aliran air maupun kondisi elevasi wilayah sehingga tidak berfungsi optimal saat hujan deras terjadi.
“Penanganan banjir harus komprehensif, jangan sporadis. Ada drainase dibangun, tapi sodetannya tidak dibuat sehingga air tidak mengalir maksimal,” ujar Arif.
Ia mencontohkan proyek drainase di kawasan Jalan Juanda yang sempat dibongkar kembali karena aliran air tidak mengarah ke anak sungai sebagaimana direncanakan.
Kondisi itu dinilai menunjukkan lemahnya perencanaan teknis dalam pelaksanaan proyek pengendalian banjir.
“Di Juanda itu belum setahun sudah dibongkar lagi karena airnya tidak masuk ke anak sungai,” katanya.
Arif menegaskan, penanganan banjir di Samarinda seharusnya tidak hanya berfokus pada pembangunan drainase, tetapi juga mencakup pembangunan folder, sodetan, kolam retensi, hingga normalisasi sungai secara rutin.
Ia menilai sedimentasi yang tinggi menjadi salah satu persoalan utama di Samarinda. Endapan lumpur dan material tanah dari aktivitas galian membuat banyak drainase maupun anak sungai mengalami pendangkalan sehingga aliran air tersendat.
“Normalisasi sungai penting dilakukan secara berkala. Jangan hanya dilebarkan, tapi juga harus rutin dikeruk karena sedimentasi di Samarinda cukup tinggi,” tegasnya.
Selain sedimentasi, penyempitan anak sungai akibat pembangunan permukiman di bantaran sungai juga disebut memperburuk kondisi banjir.
Banyak aliran air yang tidak lagi mampu menampung debit hujan saat curah tinggi dan air Sungai Mahakam sedang pasang.
Arif menyebut kondisi tersebut terjadi di beberapa kawasan seperti Loa Bakung dan Teluk Lerong, di mana banyak bangunan berdiri terlalu dekat dengan aliran sungai.
“Anak sungainya sudah sempit karena kanan-kirinya dipenuhi rumah warga. Akibatnya air sulit mengalir ke Sungai Karang Mumus maupun Mahakam,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air.
DPRD, kata dia, pernah menemukan tumpukan sampah plastik yang menyumbat drainase di kawasan Air Hitam.
Karena itu, Arif menilai penanganan banjir membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat agar lebih disiplin dalam membuang sampah.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah. Kesadaran masyarakat menjaga drainase juga sangat menentukan,” katanya.
Sebagai langkah jangka panjang, DPRD Samarinda saat ini tengah menyiapkan rancangan aturan mengenai sempadan sungai.
Regulasi tersebut nantinya akan mengatur larangan pembangunan di sekitar 10 meter dari tepi sungai guna menjaga ruang aliran air tetap terbuka.
Namun, penerapan aturan itu dinilai tidak mudah karena banyak permukiman warga yang telah lama berdiri di bantaran sungai.
Pemerintah disebut perlu menyiapkan solusi relokasi serta payung hukum yang kuat sebelum melakukan penertiban.
“Kalau anak sungainya tidak dibenahi, air dari berbagai wilayah akhirnya tidak punya jalur keluar. Saat hujan deras bersamaan dengan air pasang, banjir pasti kembali terjadi,” pungkasnya.(adv/dprdsamarinda)
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
