Foto: TBBM Pertamina Patra Niaga di Jalan Cendana dan Lokasi baru TBBM Pertamina di Kawasan Palaran.
SAMARINDA – Polemik keberadaan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Patra Niaga di Jalan Cendana kembali menjadi sorotan. DPRD Kota Samarinda melalui Komisi I menilai, fasilitas vital tersebut sudah tidak layak berada di tengah kawasan permukiman padat penduduk.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyebutkan keresahan masyarakat yang disuarakan mahasiswa adalah hal wajar mengingat risiko besar yang mengintai keselamatan warga.
“Adanya keluhan mahasiswa dan ini mewakili masyarakat, bahwa keberadaan Pertamina yang ada di Cendana itu sudah dianggap tidak layak. Yang kedua, mengancam kehidupan masyarakat setempat,” tegas Samri, Minggu (14/9/2025).
Samri juga menekankan, secara tata ruang posisi depo Cendana tidak lagi sesuai dengan perkembangan kota. Pertumbuhan kawasan hunian yang kian padat membuat risiko semakin besar.
“Kalau kita lihat juga dari RT/RW, memang kondisinya sekarang itu memang sudah tidak memungkinkan,” jelasnya.
Sayangnya, rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD belum mendapat respons langsung dari Pertamina. Pihak perusahaan absen dalam forum yang digelar untuk kedua kalinya pada Kamis (11/9/2025) lalu.
“Pada pertemuan yang kedua kali, kita sudah dua kali mengundang pihak Patra Niaga Pertamina yang ada di Jalan Cendana itu, ini tidak hadir,” ujar Samri.
Meski begitu, DPRD menegaskan komitmen untuk mengawal aspirasi warga hingga ada kepastian relokasi. Samri mendesak agar pihak perusahaan dapat melanjutkan relokasi untuk kepentingan bersama.
“Kita akan memastikan suara masyarakat ini betul-betul ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar,” imbuhnya.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memastikan rencana relokasi TBBM Cendana ke kawasan Jalan Ampera, Palaran, tetap berjalan.
Melalui Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyebut pemindahan tersebut merupakan proyek strategis yang diinisiasi langsung oleh kantor pusat Pertamina.
“Keselamatan adalah pertimbangan utama. Depo (TBBM) Cendana sudah berada di tengah-tengah permukiman, sehingga wajar jika ada kekhawatiran masyarakat. Karena itu pemindahan menjadi pilihan paling rasional,” jelas Edi beberapa waktu yang lalu.
Namun, Edi mengakui proses relokasi belum bisa segera diwujudkan karena masih ada hambatan administratif, terutama terkait pengurusan lahan di Palaran.
“Masalah tanahnya sendiri itu masih dalam pengurusan. Jadi mungkin kami perlu waktu sebelum pemindahan benar-benar dilakukan,” ujarnya.
Ia menegaskan, opsi memindahkan warga bukanlah solusi. Pertamina menilai langkah tersebut justru akan menimbulkan konflik baru.
“Tidak mungkin kita memindahkan ribuan warga yang sudah menetap, itu justru akan menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
Untuk saat ini, pihak regional masih menunggu arahan lebih detail dari pusat terkait tahapan teknis maupun jadwal pasti relokasi. Meski demikian, Edi memastikan pemindahan depo Cendana ke Palaran sudah masuk agenda prioritas nasional.
“Tapi sekali lagi saya katakan bahwa itu adalah proyeknya pusat. Kami akan terus berkoordinasi dan meng-update apa yang sudah dilakukan pusat hingga saat ini,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
