SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur bersama DPRD Kaltim resmi menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota keuangan dalam Rapat Paripurna ke-47 yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Minggu malam (30/11/2025).
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam sambutannya menegaskan bahwa APBD 2026 dirancang sebagai instrumen strategis untuk meratakan kesejahteraan sekaligus memperkuat posisi Kaltim sebagai daerah penopang Ibu Kota Nusantara (IKN).
“APBD harus menjadi instrumen efektif untuk meratakan kesejahteraan dan membangun pondasi masa depan, terutama dalam konteks peran strategis Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Nusantara,” tegas Rudy.
Nilai APBD 2026 yang disetujui mencapai Rp15,15 triliun, dengan struktur pendapatan didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rudy menjelaskan bahwa pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp14,252 triliun, di mana PAD mencapai Rp10,753 triliun, menegaskan semakin kuatnya kemandirian fiskal Kaltim. Sementara pendapatan transfer tercatat Rp3,137 triliun.
Namun, Pemprov Kaltim menghadapi tantangan berupa penurunan signifikan pendapatan transfer dari pusat. Berdasarkan nota keuangan, Dana Bagi Hasil (DBH) turun drastis Rp5,98 triliun, dari rencana awal Rp7,6 triliun menjadi Rp1,63 triliun. Selain itu, Kaltim dipastikan tidak menerima Dana Insentif Fiskal pada 2026.
Kebijakan efisiensi nasional juga mengakibatkan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,194 triliun, yang membuat Pemprov harus menyesuaikan ulang sejumlah program. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah daerah akan mengoptimalkan PAD dan memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait untuk peningkatan transfer pusat.
Total belanja APBD 2026 ditetapkan Rp15,15 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja operasi mencapai Rp8,16 triliun, dialokasikan untuk kebutuhan rutin pemerintahan, belanja pegawai, serta bantuan sosial. Sementara belanja modal sebesar Rp1,06 triliun, yang diprioritaskan untuk pembangunan aset masa depan seperti gedung, jalan, irigasi, peralatan, dan tanah.
“Setiap rupiah dari belanja modal ini akan menghasilkan nilai nyata bagi rakyat Kalimantan Timur,” ujar Rudy.
Dari sisi pembangunan, APBD 2026 menetapkan sejumlah target indikator makro. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 7,20%, angka kemiskinan ditekan ke kisaran 3,95–4,24%, dan prevalensi stunting diturunkan ke 18,4%. Indeks Pembangunan Manusia juga ditargetkan meningkat, dengan Umur Harapan Hidup mencapai 75,04 tahun.
Prioritas anggaran diarahkan pada peningkatan SDM, akses pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta percepatan transformasi ekonomi hijau yang inklusif.
Rudy Mas’ud menutup sambutannya dengan mengapresiasi kerja sama erat antara Pemprov dan DPRD Kaltim. “Harapan bersama adalah ke depan sinergi ini dapat lebih baik dan lebih erat demi pembangunan Kalimantan Timur,” pungkasnya.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S
