Foto: Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kota Samarinda dipangkas hingga 40 persen dalam rancangan APBN 2026. Dari Rp2,59 triliun pada tahun 2025, kini Ibukota Kalimantan Timur ini hanya mendapatkan dana sebesar Rp1,36 triliun.
Dengan tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif, Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai situasi ini bukan bencana, melainkan momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Ini peringatan keras agar kita tidak terus bergantung pada dana pusat. Krisis fiskal nasional justru jadi pelajaran agar kita membangun imunitas ekonomi dari dalam,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).
Pemkot juga berkomitmen meningkatkan PAD tanpa menambah beban pajak bagi masyarakat. Fokus diarahkan pada pengelolaan aset tanah milik pemerintah dan pembenahan kinerja BUMD.
“Kami tidak mau sekadar menaikkan PBB. Banyak potensi lain yang bisa dikelola tanpa membebani rakyat,” ujarnya.
Sejalan dengan pemangkasan ini, Andi Harun melihat kondisi ini sebagai peluang untuk mengubah paradigma keuangan daerah. Samarinda didorong berinovasi mencari sumber pembiayaan alternatif tanpa menunggu bantuan pusat.
Salah satu langkah strategis yang kini digarap adalah pembentukan Samarinda Investment Center, lembaga yang akan mengelola aset daerah agar bisa menjadi sumber pendanaan baru melalui kemitraan dengan dunia usaha.
“Masih banyak aset kota yang tidur. Kita akan ubah jadi produktif. Ini bentuk nyata kreativitas lokal untuk kurangi ketergantungan pada TKD,” kata Andi.
Namun kemandirian fiskal tidak cukup dengan menciptakan sumber pendapatan baru. Ia menekankan pentingnya disiplin anggaran di tubuh birokrasi, termasuk dari kebiasaan kecil.
“Kalau di rumah bisa mematikan AC dan lampu saat tidak digunakan, di kantor juga harus bisa. Penghematan sederhana seperti ini bagian dari budaya disiplin,” terangnya.
Meski efisiensi diterapkan, ia memastikan kesejahteraan pegawai tetap terjaga. Tidak ada pengurangan TPP, gaji, maupun tunjangan ASN dan PPPK. Menurutnya, Koreksi hanya dilakukan di sektor belanja modal, demi menjaga daya tahan fiskal kota.
Terlepas dari itu, Andi Harun menyoroti ketimpangan formula dana transfer dari pusat, termasuk bagi hasil migas dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dinilai belum proporsional untuk Samarinda.
Untuk memperjuangkan keadilan fiskal, Pemkot bekerja sama dengan Universitas Mulawarman melakukan kajian akademik guna menghitung ulang potensi bagi hasil yang seharusnya diterima.
“Kita akan pakai data otentik, mulai dari panjang pipa gas, wilayah terdampak, hingga kontribusi ekonomi. Kita harus berani menuntut hak kota ini,” tegasnya.
Andi optimistis tekanan fiskal saat ini hanya sementara. Samarinda menargetkan tahun 2027 sebagai masa pemulihan, dengan strategi bertahap menuju kemandirian fiskal yang berkelanjutan.
“Lebih baik memperkuat ketahanan ekonomi daripada membuang energi untuk mengeluh. Ini saatnya Samarinda berdiri di kaki sendiri,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
