Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, saat diwawancara. (Abdi/Radar Media Network)
SAMARINDA – Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, meminta pemerintah kota menertibkan kendaraan bertonase besar yang menuju Pelabuhan Peti Kemas Palaran agar tidak lagi melintasi jalan lingkungan permukiman warga di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran.
Menurut Anhar, penggunaan jalan permukiman oleh kendaraan berat tersebut tidak semestinya terjadi karena akses khusus menuju pelabuhan telah tersedia melalui Jalan Poros Palaran.
“Padahal akses khusus menuju pelabuhan telah tersedia, bisa lewat jalan poros Palaran,” kata Anhar di Samarinda, Minggu.
Ia menilai, kendaraan bertonase besar yang memilih melintasi jalan lingkungan demi mempersingkat jarak tempuh berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur. Sebab, jalan permukiman tidak dirancang untuk menanggung beban kendaraan berat dengan intensitas tinggi.
Anhar menegaskan, persoalan tersebut perlu ditangani secara menyeluruh. Pemerintah kota tidak cukup hanya memberikan teguran kepada pengemudi, tetapi juga harus mengevaluasi aktivitas operasional perusahaan yang memanfaatkan jalur tersebut, termasuk pengelola pelabuhan dan perusahaan ekspedisi.
Ia pun mendorong Komisi III DPRD Samarinda segera memanggil perusahaan serta instansi terkait untuk membahas solusi teknis. Komisi II juga diharapkan ikut dilibatkan mengingat persoalan tersebut berkaitan dengan aktivitas usaha dan distribusi logistik.
Selain persoalan akses jalan, Anhar turut menyoroti kontribusi tanggung jawab sosial PT Samudera Indonesia selaku pengelola pelabuhan terhadap masyarakat sekitar. Menurutnya, kontribusi perusahaan perlu sebanding dengan dampak aktivitas operasional yang dirasakan warga.
“Kalau dilihat lagi, PT Samudera Indonesia sebagai pengelola pelabuhan kontribusinya ke desa juga tidak seberapa,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar pemerintah kota meninjau kembali perjanjian kerja sama dengan PT Samudera Indonesia melalui skema bangun guna serah atau Build Operate Transfer (BOT).
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kerja sama pengelolaan pelabuhan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, terutama terkait kenyamanan, keselamatan, dan kondisi infrastruktur di kawasan permukiman.
Anhar berharap pemerintah kota bersama pengelola pelabuhan segera mengambil langkah konkret. Ia mengingatkan, aktivitas kendaraan berat yang terus melintasi jalan lingkungan berpotensi memicu keresahan warga hingga berujung pada aksi protes.
“PT Samudera Indonesia itu harus paham juga, alur jalan menuju pelabuhan sudah ada, jangan lagi dilanggar,” tegasnya.(Adv/DPRD Samarinda)
Editor: Andi Desky



