DPRD Samarinda Desak Perusahaan Hentikan Praktik Penahanan Ijazah Pekerja

SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda mengingatkan seluruh perusahaan agar tidak menahan ijazah milik karyawan serta memenuhi seluruh hak normatif tenaga kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan ijazah merupakan dokumen pribadi pekerja yang tidak boleh dijadikan jaminan oleh perusahaan, terlebih untuk membatasi kebebasan karyawan dalam hubungan kerja.

“Tidak ada alasan perusahaan menahan ijazah karyawan. Jika hubungan kerja sudah berakhir, ijazah harus dikembalikan,” kata Novan di Samarinda, Sabtu.

Ia menyebut, persoalan penahanan ijazah bukan satu-satunya masalah ketenagakerjaan yang menjadi perhatian pihaknya. Komisi IV masih menerima berbagai laporan dari pekerja di sejumlah sektor usaha, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa pesangon, ketidakjelasan status pekerjaan, pembayaran upah di bawah ketentuan, hingga pemutusan kontrak secara mendadak.

Karena itu, Novan meminta perusahaan menjalankan kewajiban ketenagakerjaan secara konsisten. Hal tersebut mencakup kejelasan perjanjian kerja, pembayaran upah sesuai ketentuan, kepesertaan jaminan sosial, hingga pemberian pesangon apabila terjadi PHK.

Baca Juga:   Sesriusi Pengelolaan Sampah Kota Tepian

Di sisi lain, ia mengakui penanganan persoalan ketenagakerjaan di tingkat kota masih menghadapi kendala kewenangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi pengawasan dan penindakan ketenagakerjaan menjadi kewenangan pemerintah provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda lebih berperan dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan penyelesaian pengaduan pekerja.

“Pengawasan ketenagakerjaan bukan lagi kewenangan Disnaker kota, melainkan provinsi. Namun, kami tetap berupaya memfasilitasi setiap pengaduan pekerja,” ujarnya.

Novan juga menyoroti panjangnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Mekanisme yang harus ditempuh mulai dari perundingan bipartit, mediasi melalui dinas tenaga kerja, hingga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dinilai kerap membutuhkan waktu berbulan-bulan.

Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi merugikan pekerja yang sedang memperjuangkan hak setelah kehilangan pekerjaan. Keterbatasan biaya hidup dan pendampingan hukum membuat sebagian pekerja akhirnya menerima kompensasi di bawah hak yang seharusnya diperoleh.

“Ketika terkena PHK, pekerja langsung kehilangan penghasilan. Sementara proses memperjuangkan haknya bisa berlangsung berbulan-bulan,” katanya.

Baca Juga:   Resmikan Mako Batalyon B Pelopor, Sinergi Pemkot dan DPRD Samarinda Makin Solid

Meski kewenangan pengawasan berada di tingkat provinsi, Komisi IV DPRD Samarinda memastikan tetap membuka ruang bagi pekerja untuk menyampaikan pengaduan. Pihaknya juga siap memfasilitasi komunikasi antara pekerja, perusahaan, dan Disnakertrans Kaltim agar setiap perselisihan mendapatkan kepastian penyelesaian.

Novan berharap perusahaan mengutamakan dialog dan musyawarah ketika menghadapi persoalan hubungan industrial. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kewajiban pekerja agar tercipta hubungan kerja yang saling menguntungkan.

“Perusahaan harus taat aturan dan pekerja juga menjalankan kewajibannya. Kita ingin hubungan industrial yang sehat, pekerja sejahtera, dan usaha tetap berkembang,” kata politikus Partai Golkar tersebut.(Adv/DPRD Samarinda)

Editor: Andi Desky

BERITA POPULER