Tingginya Angka Pernikahan Dini, Komisi IV Dorong Raperda Pencegahan Perkawinan Anak untuk 2027

Foto: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, dr. Sri Puji Astuti saat diwawancara (Abdi/Radar Samarinda)

SAMARINDA – Permasalahan perkawinan anak di Kota Samarinda dinilai sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Kota Samarinda resmi menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang diproyeksikan masuk dalam program pembentukan peraturan daerah pada tahun 2027.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menjelaskan pihaknya sebenarnya mengkaji dua usulan Raperda penting untuk tahun 2027, yakni terkait Kampung Berkualitas dan Pencegahan Perkawinan Anak.

Namun, karena adanya keterbatasan kemampuan fiskal daerah, efisiensi anggaran, serta keharusan menetapkan skala prioritas, pilihan akhirnya mengerucut pada pencegahan pernikahan dini.

Selain itu, komisi juga masih memiliki tanggungan penyelesaian Raperda tahun 2026 yang hingga kini belum tuntas diuji publik bersama pemerintah provinsi maupun Kementerian Hukum dan HAM.

“Karena keterbatasan anggaran, kami harus memprioritaskan Raperda yang paling mendesak,” ujar Puji, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga:   Dispora Kaltim Merilis Nama Pelatih dan Atlet Bulutangkis yang Akan Berlaga di Pra Popnas Kendari 2024

Keputusan untuk memprioritaskan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak ini diambil setelah mencermati data laporan dari berbagai instansi terkait.

Instansi tersebut meliputi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Kanwil Kementerian Agama, Pengadilan Agama, hingga masukan dari sejumlah organisasi profesi dan komunitas perempuan.

Data dari berbagai lembaga tersebut menunjukkan tren angka pernikahan usia anak di Samarinda masih tergolong tinggi.

Dampak ikutan dari pernikahan dini ini juga sangat luas dan mengkhawatirkan. Mulai dari tingginya angka kekerasan dalam berpacaran, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran anak, tingginya angka perceraian, hingga berbagai persoalan sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan tingginya anak putus sekolah. Seluruh persoalan krusial ini bermuara pada tidak matangnya kesiapan mental maupun fisik pasangan usia anak.

“Kondisi perkawinan anak di Kota Samarinda saat ini sudah darurat,” tegasnya.

Meski Samarinda telah memiliki produk hukum seperti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Komisi IV menilai aturan tersebut masih bersifat umum.

Baca Juga:   DPRD Samarinda Optimistis Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim Tetap Berjalan

Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang secara tajam dan spesifik mengatur pencegahan perkawinan anak beserta perlindungan hak-hak anak secara komprehensif.

“Kami ingin membuat regulasi khusus yang mampu menyelesaikan akar masalahnya,” kata Puji.

Melalui pembahasan dan pengesahan Raperda ini nantinya, DPRD Samarinda berharap masyarakat semakin sadar bahwa setiap anak memiliki hak atas masa depan yang cerah. Langkah regulasi ini diyakini mampu mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas dan sesuai dengan harapan Indonesia Emas.

Setelah regulasi tersebut resmi disahkan, pihak DPRD berkomitmen untuk mengawal proses sosialisasi secara masif hingga menyentuh lapisan masyarakat paling bawah di tingkat akar rumput.

“Anak punya hak dan masa depan yang harus dilindungi,” tutupnya.(adv/radarsamarinda)

Pewarta : Abdi
Editor : Andi Desky

BERITA POPULER