SAMARINDA — Miris. Di tanah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya sumber minyak, namun antrean panjang kendaraan masih terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Padahal, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud secara tegas memastikan stok BBM di wilayah Kaltim dalam kondisi mencukupi.
Lantas, apa yang membuat masyarakat masih harus mengantre panjang untuk mendapatkan Pertalite maupun Pertamax?
Rudy mengatakan persoalan tersebut bukan disebabkan oleh menipisnya persediaan BBM subsidi. Menurut dia, antrean yang terjadi lebih berkaitan dengan persoalan operasional masing-masing SPBU dan keterbatasan jumlah SPBU di sejumlah wilayah.
“Stoknya cukup. Yang menjadi masalah adalah persoalan operasional dari SPBU ke SPBU,” kata Rudy seusai rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (21/9/2026).
Rudy menilai pelayanan SPBU perlu dioptimalkan untuk mengurai penumpukan kendaraan. Salah satu yang menjadi sorotannya ialah jam operasional.
Dia menyebut masih ada SPBU yang menghentikan pelayanan sekitar pukul 22.00 Wita. Padahal, menurut Rudy, pelayanan idealnya dapat berlangsung selama 24 jam sehingga arus kendaraan yang hendak mengisi BBM tidak menumpuk pada waktu tertentu.
Selain jam operasional, jumlah SPBU yang belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat juga menjadi persoalan.
Balikpapan menjadi salah satu wilayah yang disoroti Rudy. Menurut dia, ketersediaan SPBU di wilayah tersebut masih minim karena pelaku usaha dinilai kurang tertarik membuka bisnis SPBU.
“Memang beberapa wilayah seperti Balikpapan minim sekali SPBU karena pengusaha SPBU tidak tertarik untuk melaksanakan bisnis di sana,” ujarnya.
Rudy mengatakan rendahnya minat investasi SPBU tidak terlepas dari kondisi bisnis dan keterbatasan lahan di kawasan perkotaan.
Menurut dia, margin bisnis SPBU relatif tipis. Di sisi lain, ketersediaan lahan di Balikpapan juga terbatas sehingga menjadi tantangan bagi pengembangan SPBU.
“Satu, tingkat marginnya yang tipis. Yang kedua, arealnya yang sempit di wilayah Balikpapan,” tandasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menepis anggapan bahwa antrean panjang di sejumlah wilayah Kaltim otomatis menunjukkan stok BBM subsidi sedang menipis.
Rudy bahkan mengatakan kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain di luar Kaltim, khususnya di wilayah Sulawesi.
Sementara itu, di tengah penjelasan pemerintah mengenai kondisi stok dan operasional SPBU, masyarakat tetap merasakan langsung dampak antrean panjang saat membutuhkan BBM.
Rahman, warga Jalan Wahid Hasyim II, Samarinda, menilai persoalan antrean BBM perlu dilihat lebih luas. Menurut dia, salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi.
“Saya pikir persoalan tersebut perlu dilihat lebih luas, tidak hanya dari sisi stok, tapi gap harga antara Pertamax dan Pertalite jauh sekali,” ungkapnya.
Menurut Rahman, kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat mendorong sebagian masyarakat beralih menggunakan BBM subsidi. Kondisi itu kemudian meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan BBM subsidi di tingkat SPBU.
“Yang jadi pertanyaan itu kadang Pertalite itu cepat banget habisnya, apakah banyak yang ngetap atau memang kuotanya sedikit sehingga jadi terbatas?” tanya Rahman.
Menurutnya, usulan kuota dari daerah perlu memperhitungkan perubahan pola konsumsi agar tidak terjadi kesenjangan antara alokasi dan kebutuhan di lapangan.
“Ya kami masyarkat berharap tidak terjadi antrean panjang, untuk dapatkan Pertalite yang saya adalah pengguna motor perlu mengantre 20 hingga 30 menit. Lumayan lama mas,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Nicha R
