Foto: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim, Ririn Sari Dewi. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Baru dilantik sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim, Ririn Sari Dewi langsung membeberkan sejumlah fokus kerja yang akan menjadi prioritasnya.
Bertukar posisi dengan Muhammad Faisal yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Ririn mempriotaskan percepat serapan anggaran masa periode yang tengah berjalan.
ia juga menegaskan pentingnya memperkuat keterbukaan informasi publik serta meningkatkan respons pemerintah terhadap maraknya hoaks di media sosial.
Ririn, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pariwisata Kaltim dan pernah memimpin Diskominfo Kota Bontang, mengatakan Diskominfo memiliki peran strategis sebagai juru bicara pemerintah sekaligus pengelola komunikasi publik.
“Yang pertama tentu kita melanjutkan program yang sudah dibangun Pak Faisal. Karena saat ini kita sudah berada di pertengahan tahun, maka fokus awal adalah percepatan serapan anggaran,” ujarnya usai pelantikan di Gedung Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur, Senin (29/6/2026).
Di luar itu, ia menyebut ada empat fungsi utama yang akan diperkuat, yakni peran Diskominfo sebagai humas pemerintah, penguatan literasi dan infrastruktur digital, pengelolaan data melalui wali data, serta penyelarasan kebijakan komunikasi dan informatika dengan pemerintah pusat hingga kabupaten dan kota.
Menurut Ririn, tantangan komunikasi pemerintah saat ini jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu.
Arus informasi yang bergerak sangat cepat di media sosial membuat pemerintah harus mampu merespons isu secara lebih sigap agar tidak berkembang menjadi informasi yang keliru.
“Kalau dulu kita banyak berbicara soal keterbukaan informasi, sekarang tantangannya lebih besar karena kita hidup di era media sosial. Serangannya luar biasa. Jangan sampai ketika muncul hoaks ada jeda respons yang terlalu lama sehingga informasi itu terlanjur viral,” katanya.
Karena itu, ia ingin memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar penyampaian informasi kepada masyarakat bisa lebih cepat dan terintegrasi.
Selain itu, kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap OPD juga akan terus diperkuat.
Pengalaman saat memimpin Diskominfo Bontang menjadi bekal penting baginya, mengingat daerah tersebut pernah meraih predikat juara umum dalam keterbukaan informasi publik.
“Penguatan PPID di setiap SKPD menjadi penting. Informasi pemerintah harus bisa tersampaikan dengan cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat,” ujarnya.
Ririn juga menegaskan media massa tetap menjadi mitra utama pemerintah dalam menyampaikan informasi yang benar kepada publik.
Menurutnya, hubungan komunikasi dan koordinasi dengan media, baik online maupun offline, akan terus ditingkatkan.
“Teman-teman wartawan adalah mitra utama kami dalam penyebaran informasi. Hubungan koordinasi dan komunikasi ini harus semakin kuat,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
