SAMARINDA– Ratusan sopir truk yang menamakan diri Forum Gabungan Sopir Samarinda (FGSS) menggelar unjuk rasa, menuntut pemerintah menunda rencana kenaikan harga BBM, serta mengatasi permasalahan kelangkaan solar yang terus menyusahkan masyarakat.
Aksi yang berlangsung di Balaikota Pemkot Samarinda, Rabu (24/8/2022) sempat menutup Jalan Kusuma Bangsa sebagai bentuk penolakan. Mereka juga sempat menolak membubarkan diri jika tak ditemukan dengan Wali Kota Andi Harun.
Koordinator Aksi FGSS, Hendra menyebutkan bahwa dalam aksi kali ini pihaknya memberikan lima tuntutan kepada Pemkot Samarinda.
Di antaranya yakni mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar, menyetop dan menangkap mafia solar, mengawasi dan menindak SPBU nakal, membentuk gugus tugas independen yang melibatkan masyarakat, serta memberantas calo yang menerbitkan izin KIR (sertifikasi kelayakan kendaraan per enam bulan).
“Kami minta Pemkot Samarinda mampu memberikan solusi, utamanya keluhan para sopir soal uji Kir yang mengharuskan pemotongan bak dump truck,” ucap Hendra saat ditemui wartawan seusai aksi.
Kelima tuntutan yang diminta FGSS, menurut Hendra, bukan tanpa alasan, tapi karena para sopir merasa makin dipersulit untuk mencari nafkah.
Setelah berorasi sekita satu jam, Andi Harun akhirnya keluar menemui para sopir truk. Andi Harun meminta para sopir dapat memahami dengan baik tuntutan yang diminta. Agar nantinya bisa diarahkan kepada pihak yang paling bertanggung jawab atas persoalan ini.
“Saya memahami benar masyarakat, karena se-Indonesia mengalami hal yang sama. Sebagian pengamat mengatakan ini reaksi atas rencana kenaikan BBM,” ungkap Andi Harun.
Dari keseluruhan tuntutan FGSS, Andi Harun mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti terkait kelangkaan dan antrean panjang truk di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pemkot Samarinda, katanya akan segera bersurat ke pemerintah pusat.
“Industri yang seharusnya tidak membeli solar subsidi, tapi nyatanya itu ada. Harusnya harga solar ini satu harga. Kalau dia satu harga, solar tidak akan langka dan antrean di SPBU tidak akan terjadi. Akan kita teruskan ke pusat,” jelasnya.
Terkait pemotongan bak dump truck, Andi Harun mengatakan, ini merupakan amanat dari peraturan yang lebih tinggi. Hal itu demi keamanan berkendaraan di jalan umum.
Andi juga menepis jasa pemotongan bak dump truck hanya ada di Surabaya dengan biaya Rp 20 juta.
“Di Samarinda juga ada, dan biayanya tak sebesar itu. Hanya nanti tempatnya akan kita rilis beberapa hari ke depan,” jelasnya.
Pemotongan bak dump truck dikeluhkan para sopir, lantaran menjadi salah satu syarat uji KIR hingga penerbitan kartu kendali BBM (fuel card) dari Pertamina.
Dengan tidak diterbitkannya uji KIR dari Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, maka sopir tak bisa memiliki kartu Brizzi yang diperuntukkan membeli solar di SPBU. Sebab, pembelian bio solar tak bisa menggunakan uang tunai.
Atas dasar itu, para sopir diminta memotong bak dump truck dengan ketetapan tinggi harus 70 sentimeter dan lebar bak 40 sentimeter dari sasis.
Soal pemotongan bak, tegas Andi Harun, sudah menjadi aturan pusat. Kendati demikian, dirinya menyatakan pemkot akan tetap memberi waktu sampai 30 November 2022 agar para sopir menerapkan aturan itu.
“Mereka tadi minta apa bisa ditambah sampai 30 Desember 2022, nanti kita pertimbangkan. Jadi di Samarinda juga ada. Tempatnya juga akan kita rilis,” jelas Andi Harun.
Sementara itu, mengenai tuntutan pembentukan gugus tugas independen yang melibatkan masyarakat, Andi Harun mengatakan akan mewadahi usulan itu.
“Terakhir, soal pengetap atau pelangsir itu adalah Pertamina biang keroknya. Kalau saya diberi data, saya akan panggil Pertamina sekarang. Juga jika ada yang berani sebutkan nama mafianya, ada buktinya, saya akan laporkan langsung ke Kapolri,” pungkasnya. (mk/rs1)
