Foto: Anggota DPRD Kaltim, Hartono Basuki, saat menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-1 “Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Demokratis” di Penajam, Sabtu (24/1/2026). (ist)
PENAJAM – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Hartono Basuki, menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-1 dengan mengangkat tema “Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Demokratis”. Kegiatan tersebut berlangsung di wilayah Jalan Provinsi, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sabtu (24/1/2026).
Kegiatan ini menghadirkan Umar Said dan Wasti Sadan sebagai narasumber, dengan Ordewati bertindak sebagai moderator. Diskusi difokuskan pada pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dalam sambutannya, Hartono Basuki menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai proses lima tahunan melalui pemilihan umum, melainkan harus diwujudkan dalam keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan dalam setiap proses pemerintahan.
“Demokrasi yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan. Partisipasi publik merupakan roh utama demokrasi,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Hartono juga menekankan bahwa masyarakat memiliki hak sekaligus kewajiban untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan kepada pemerintah. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan warga menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan berpihak pada rakyat.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Aspirasi masyarakat harus menjadi pijakan utama agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” tambahnya.
Sementara itu, narasumber Umar Said menjelaskan bahwa partisipasi publik dapat dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari musyawarah di tingkat RT, kelurahan, hingga forum-forum resmi yang difasilitasi pemerintah daerah.
“Masyarakat perlu menyadari bahwa suara mereka memiliki kekuatan. Ketika warga aktif terlibat, kualitas kebijakan publik akan semakin baik dan tepat sasaran,” katanya.
Hal senada disampaikan Wasti Sadan yang menyoroti pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Ia menilai pemahaman yang baik mengenai demokrasi akan mendorong masyarakat menjadi lebih kritis, rasional, dan bertanggung jawab dalam menyikapi kebijakan pemerintah.
“Demokrasi yang kuat lahir dari masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya. Kegiatan seperti ini menjadi sarana strategis untuk menumbuhkan kesadaran politik warga,” pungkasnya.
Editor: Andi Desky
