SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menekankan pentingnya meningkatkan edukasi dan kewaspadaan masyarakat, terhadap potensi bencana geologi di Kalimantan Timur (Kaltim). Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri kegiatan bertajuk Mitigasi Bencana Geologi untuk Kalimantan Timur yang Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan, pada Kamis (30/7/2026) siang.
Kegiatan yang diselenggarakan atas kerja sama Komisi XII DPR RI bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut, menempatkan Kota Samarinda sebagai tuan rumah.
Ia menilai kegiatan sosialisasi dan mitigasi ini sangat krusial, terlebih peserta yang hadir didominasi oleh generasi muda sebagai penerus masa depan.
“Kegiatan ini sangat relevan, sangat bermanfaat agar edukasi kita terhadap bencana geologi itu semakin meningkat. Dan saya lihat pesertanya generasi muda,” tambahnya.
Andi Harun juga menyinggung narasi historis yang selama ini menganggap Samarinda maupun Kaltim sepenuhnya aman dari ancaman bencana. Menurutnya, masyarakat tidak boleh lengah dan harus tetap berpijak pada data serta fakta ilmiah.
“Kita kan sering mendengar narasi historis bahwa Samarinda aman, Kaltim aman dari kebencanaan. Nggak, fakta-fakta scientific membuktikan kita terus harus waspada,” tegasnya.
Andi Harun mengungkapkan, aktivitas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di masa lalu, telah terbukti memberikan dampak nyata terhadap keseimbangan alam. Itu berpotensi memicu bencana geologi seperti tanah longsor hingga banjir.
“Aktivitas pengelolaan sumber daya alam itu telah terbukti mendatangkan dampak bencana geologi, minimal tanah longsor, banjir, dan kemungkinan potensi-potensi kebencanaan di masa yang akan datang,” jelasnya.
Ia mencontohkan persoalan banjir yang kerap melanda Samarinda, di mana salah satu penyebab utamanya adalah air kiriman akibat terganggunya ekosistem di kawasan hulu (hinterland).
“Karena keseimbangan alam di daerah-daerah hinterland akibat tambang di masa lalu, itu telah menimbulkan akibat. Oleh sebab itu, restorasi terhadap lingkungan kita sangat penting,” ungkap Andi Harun.
Mengingat permasalahan lingkungan dan bencana bersifat lintas wilayah, Andi Harun menegaskan penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu atau dua kabupaten dan kota saja. Ia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mengambil peran sebagai pelopor dalam mengorkestrasi gerakan bersama.
“Kita berharap kepeloporan provinsi untuk membangun visi gerakan bersama untuk masalah ini,” imbaunya.
Ia berharap komitmen yang dibangun tidak hanya berhenti pada janji lisan, melainkan diwujudkan dalam bentuk regulasi atau kebijakan yang mengikat seluruh daerah di Kaltim.
“Itu sebabnya perlu kepeloporan dari provinsi untuk membangun keseragaman gerakan dengan kabupaten/kota yang ada di Kaltim,” tegasnya.
Pewarta: Abdi
Editor: Muhammad Rafi’i
