Foto: Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. (Biro Adpim Pemprov Kaltim)
SAMARINDA — Pelantikan 91 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum menjadi akhir dari persoalan birokrasi.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud secara terbuka mengakui, langkah tersebut baru sebatas tahap awal dari penataan besar-besaran struktur pemerintahan yang selama ini diwarnai kekosongan jabatan.
Pria Nomor Satu di Benua Etam ini menilai pengisian jabatan ini penting untuk menyuntikkan energi baru, terutama di organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini berjalan dengan pelaksana tugas (Plt) atau bahkan tanpa pejabat definitif.
“Ini mudah-mudahan bisa memberi energi baru, energi kerja kita, untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Karena memang masih banyak jabatan eselon III dan eselon IV yang sebelumnya kosong,” ujarnya.
Namun, Rudy Mas’ud tak menutup mata bahwa pelantikan tersebut belum menyelesaikan persoalan utama.
Struktur birokrasi Pemprov Kaltim, menurutnya, masih akan mengalami perubahan signifikan dalam beberapa bulan ke depan.
Ia memastikan gelombang pelantikan lanjutan akan digelar mulai Januari 2026, mencakup jabatan eselon II, III, hingga IV. Kondisi itu diperkuat dengan fakta bahwa sejumlah pejabat eselon II dalam waktu dekat akan memasuki masa pensiun.
“Ini baru tahap awal. Januari nanti akan ada pelantikan lanjutan, apalagi ada pejabat eselon II yang segera pensiun,” jelasnya.
Proses penataan birokrasi ini diperkirakan belum akan rampung dalam waktu singkat. HARUM menyebut evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi di masing-masing OPD akan menjadi dasar pengisian jabatan berikutnya, dengan target penataan berjalan hingga sekitar Maret 2026.
Di tengah sorotan publik terhadap transparansi dan profesionalisme birokrasi, HARUM menegaskan seluruh rotasi dan pengisian jabatan dilakukan sesuai sistem kepegawaian yang berlaku.
Ia juga membuka peluang seleksi terbuka apabila kebutuhan jabatan tidak bisa dipenuhi dari internal Pemprov Kaltim.
“Kalau ada jabatan yang tidak bisa diisi karena tidak memenuhi persyaratan, kita buka seleksi terbuka. Yang punya kompetensi, baik dari internal maupun eksternal, termasuk dari luar Kaltim, punya kesempatan yang sama,” tegasnya.
Pelantikan 91 ASN ini menjadi sinyal awal arah pembenahan birokrasi Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Namun, publik kini menanti lebih dari sekadar pelantikan, yakni perubahan nyata pada kinerja OPD dan pelayanan kepada masyarakat.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
