Teks Foto: Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan sikap resmi partainya mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden RI dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (13/11/2026). (Tangkapan layar)
JAKARTA – Partai Demokrat memastikan tidak akan mengajukan nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan keputusan mengenai dua calon yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Sikap tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jumat (13/11/2026). Pernyataan resmi itu juga diunggah melalui akun Instagram pribadi AHY, @agusyudhoyono.
Pernyataan itu sekaligus menjawab berbagai pertanyaan mengenai posisi Demokrat setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo dan pimpinan MPR, Kamis (12/11/2026).
“Sejak kemarin, banyak pertanyaan disampaikan kepada kami mengenai sikap Partai Demokrat menyusul keputusan Saudara Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar AHY.
Ia kemudian menyampaikan dua sikap resmi partainya. Pertama, Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” tegas AHY.
Menurutnya, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Dalam ketentuan tersebut, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Karena itu, Demokrat menyerahkan proses pengusulan kepada Prabowo dan menghormati kewenangan MPR dalam menentukan Wakil Presiden pengganti.
“Pasal 8 ayat dua Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” katanya.
AHY mengungkapkan, sikap tersebut telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Konsultasi dilakukan melalui panggilan video pada Jumat pagi ketika Presiden ke-6 RI itu sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
“Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” ungkap AHY.
Pernyataan Demokrat disampaikan ketika nama AHY turut disebut dalam pembicaraan mengenai sejumlah tokoh yang berpotensi mengisi jabatan Wakil Presiden.
AHY saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selain memimpin Partai Demokrat, ia merupakan salah satu anggota kabinet pemerintahan Prabowo.
Namun, dalam konferensi pers tersebut, AHY tidak memberikan pernyataan mengenai kesediaan atau penolakannya secara pribadi apabila Presiden mengajukan namanya sebagai calon Wakil Presiden.
Sikap kedua yang disampaikan AHY berkaitan dengan stabilitas politik dan kelangsungan pemerintahan setelah pengunduran diri Gibran.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang serta memberikan ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan,” ujarnya.
Menurut AHY, dinamika politik nasional tidak boleh mengganggu pelaksanaan program pemerintah maupun kehidupan masyarakat.
“Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita,” katanya.
AHY juga mengingatkan agar pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran tidak mendahului proses resmi yang sedang berjalan. “Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tegasnya.
Menutup konferensi pers, AHY kembali memastikan bahwa Demokrat tidak akan mengajukan nama calon Wakil Presiden dan menyerahkan seluruh proses pengusulan kepada Prabowo.
“Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki,” pungkas AHY. (MK)
Editor: Agus S
