SAMARINDA — Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) yang menyesuaikan alokasi opsen dana bagi hasil pajak memicu tekanan fiskal serius bagi Pemerintah Kota Samarinda. Buntut pemotongan anggaran mencapai Rp209 miliar di penghujung tahun berjalan tersebut.
Hingga membuat Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melayangkan surat keberatan resmi. Sekaligus membuka opsi menempuh jalur hukum, apabila permohonan peninjauan ulang tidak diakomodasi.
Sekadar diketahui, Opsen Pajak adalah pungutan tambahan pajak yang dihitung menurut persentase tertentu dari pokok pajak terutang. Pembayarannya dilakukan bersamaan saat wajib pajak melunasi pajak utamanya.
Pemangkasan dana transfer dengan persentase lebih dari 26 persen tersebut, dinilai muncul pada waktu yang sangat krusial. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Samarinda telah disepakati bersama antara pemerintah kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sehingga seluruh program serta kegiatan pembangunan sudah berjalan.
Kondisi ini membuat Pemerintah Kota Samarinda tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan pemulihan, maupun penyesuaian ulang anggaran. Akibatnya, defisit yang muncul dari pemotongan alokasi di akhir tahun anggaran berpotensi besar menimbulkan utang daerah yang akan membebani struktur APBD pada tahun 2027 mendatang.
“Kebijakan penyesuaian di akhir tahun ini pasti dampaknya adalah utang bagi daerah,” ujar Andi Harun, Kamis (12/11/2026).
Selain persoalan beban fiskal, pemotongan anggaran mendadak ini juga dikhawatirkan memicu potensi kegaduhan antara pemerintah kota dengan pihak-pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Samarinda menilai kebijakan penyesuaian tersebut harus dikaji ulang secara komprehensif dengan mempertimbangkan situasi lapangan.
“Belum lagi persoalan kemungkinan potensial kegaduhannya antara pihak pemerintah dengan pihak ketiga,” tambah Andi Harun.
Dari hasil evaluasi internal, Pemerintah Kota Samarinda menemukan adanya persoalan mendasar pada aspek dasar hukum serta metodologi perhitungan yang digunakan oleh pemerintah provinsi. Penetapan besaran alokasi maupun pola distribusi ke kabupaten dan kota seharusnya dilengkapi dengan kertas kerja yang terinci, formula yang tepat, serta asumsi angka yang akurat.
Ia merinci bahwa tata cara penghitungan dan penyaluran opsen serta bagi hasil pajak sudah diatur secara baku dalam tiga regulasi utama. Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, serta Peraturan Daerah Provinsi sendiri.
“Tiga norma hukum ini harus disesuaikan, baik penerapan aturan maupun formula penghitungannya,” tegasnya.
Sebagai wujud komitmen menempuh prosedur yang berlaku, Pemerintah Kota Samarinda telah mengirimkan surat resmi berisi keberatan dan permohonan koreksi kepada Gubernur Kaltim. Tidak hanya melalui jalur surat-menyurat administratif, komunikasi secara personal lewat pesan singkat juga telah dijalin oleh orang nomor satu di Samarinda tersebut dengan gubernur.
Upaya komunikasi langsung tersebut mendapat tanggapan positif dari gubernur Kaltim yang menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti keberatan dari Pemerintah Kota Samarinda. Selain itu, Andi Harun juga telah meminta waktu kepada pimpinan DPRD Kota Samarinda guna melaporkan perkembangan komunikasi ini secara resmi paling lambat awal pekan depan.
“Beliau menjawab akan menindaklanjuti, mudah-mudahan beberapa hari ke depan ada jawaban bijaksana,” katanya.
Meski tetap berpegang pada harapan akan adanya kebijaksanaan dari pemerintah provinsi, pemerintah kota tetap menyiapkan skenario lanjutan apabila upaya dialog menemui jalan buntu. Jika hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada koreksi atau penghitungan ulang, Pemerintah Kota Samarinda berpeluang besar menempuh jalur hukum.
Opsi penyelesaian sengketa administrasi tersebut tidak hanya terbatas pada gugatan ke pengadilan, tetapi juga bisa melalui permohonan eksaminasi atau fasilitasi lembaga negara yang relevan. Lembaga yang dimaksud antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan Tinggi Kaltim.
“Jalur yang paling fair untuk menguji dalil yang benar adalah melalui langkah hukum,” ucapnya.
Ia mengakui bahwa baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi saat ini memiliki pandangan dan penilaian yang bertentangan secara diametral terkait tata kelola keuangan tersebut. Oleh sebab itu, mekanisme pengujian melalui lembaga yang berwenang dinilai jauh lebih sehat daripada membiarkan masalah ini berlarut-larut tanpa kepastian.
“Mending kita masuk pada wilayah yang kita bisa mendapatkan putusan yang fair,” jelas Andi Harun.
Andi Harun mengingatkan seluruh elemen agar tidak menarik persoalan perbedaan perhitungan anggaran ini ke ranah politik. Ia memastikan bahwa sejak awal dirinya telah memagari isu ini agar tetap berada pada koridor administrasi pemerintahan demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah provinsi.
“Ini murni menyangkut tata kelola, jangan dibelokkan menjadi isu politik,” tegasnya.
Pewarta: Abdi
Editor: Muhammad Rafi’i
