Foto: Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah saat diwawancara (Abdi/Radar Samarinda)
SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda bergerak cepat menelaah secara mendalam rencana pemekaran wilayah Kecamatan Samarinda Utara guna memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus meminimalisasi beban anggaran daerah.
Langkah kajian komprehensif ini dilakukan untuk mengukur secara tepat tingkat efektivitas tata kelola pemerintahan, memperpendek rentang kendali birokrasi, serta memperhitungkan dampak finansial terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kecamatan Samarinda Utara memiliki wilayah yang sangat membentang luas hingga mencapai sekitar 229,52 kilometer persegi. Ditambah dengan jumlah populasi penduduk yang kini sudah menembus lebih dari 119 ribu jiwa, kebutuhan akan pemekarannya dinilai kian mendesak agar jangkauan pelayanan administrasi kepada masyarakat dapat berlangsung lebih cepat dan merata.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengungkapkan, saat ini seluruh wacana pemekaran tersebut masih berada dalam tahap analisis mendalam demi mengukur tingkat urgensi serta daya dukung wilayah secara presisi.
“Yang jelas kemarin masih dianalisa dulu kan, seberapa jauh kelayakannya,” kata Helmi.
Ia menjelaskan, pembentukan unit pemerintahan atau kecamatan baru secara otomatis berkonsekuensi pada perlunya alokasi pembiayaan daerah yang tidak sedikit, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga operasional pegawai.
Faktor beban anggaran inilah yang menjadi pertimbangan amat matang di tengah fokus kebijakan efisiensi yang sedang diterapkan pemerintah.
“Karena dengan adanya pemekaran tentu juga akan mempengaruhi dari segi pembiayaan,” jelasnya.
Kendati demikian, pihak legislatif menegaskan komitmen penuhnya untuk mengawal dan menyetujui usulan tersebut apabila seluruh kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis yang diwajibkan aturan telah terpenuhi.
Secara fungsional, Komisi I DPRD Kota Samarinda ditugaskan khusus untuk mendalami dan membedah aspek tata kelola pemerintahan daerah tersebut.
“Kalau memang itu memenuhi syarat, kita dari DPRD akan support,” tegas Helmi.
Sebagai tindak lanjut, serangkaian pembahasan lintas sektor akan terus dimatangkan untuk meninjau pemenuhan sarana logistik serta seberapa besar nilai manfaat riil yang akan dirasakan oleh warga lokal.
Keputusan akhir nantinya akan diambil secara bijak dengan menyelaraskan antara tingginya kebutuhan pelayanan publik dan kestabilan keuangan daerah.
“Nanti kita diskusikan sejauh mana kesiapannya, logistiknya, dan manfaatnya,” jelasnya.(adv/radarsamarinda)
Pewarta : Abdi
Editor : Andi Desky
