Foto: Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat memimpin rakor terakhir di 2025. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA — Pemerintah Kota Samarinda menggelar rapat koordinasi (rakor) terakhir tahun 2026 sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan pelaksanaan program sepanjang Januari hingga Desember.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyebut rakor ini menjadi titik penting untuk menakar sejauh mana target pembangunan tercapai, sekaligus mengidentifikasi kelemahan yang masih membayangi jalannya pemerintahan.
Menurut Andi Harun, evaluasi tersebut tidak sekadar bersifat administratif, tetapi menjadi dasar penentuan arah kebijakan ke depan.
Dirinya menegaskan, Pemkot Samarinda kini dihadapkan pada kondisi yang jauh dari normal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama dari sisi kemampuan fiskal dan ruang belanja pemerintah.
“Rakor hari ini menjadi rakor terakhir tahun 2026 untuk memastikan apakah kegiatan kita sepanjang Januari sampai Desember benar-benar berjalan sesuai target. Yang masih lemah harus kita evaluasi secara jujur,” ujar Andi Harun.
Ia menekankan, situasi keuangan yang terbatas memaksa pemerintah daerah untuk bersikap lebih disiplin dan selektif dalam menggunakan anggaran.
Penghematan dan belanja prioritas, kata dia, bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar roda pemerintahan tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Kita menghadapi situasi yang tidak normal. Karena itu, penting menekankan penghematan, belanja yang benar-benar prioritas, dan tetap memastikan pelayanan publik dasar tidak terganggu,” tegasnya.
Dalam kondisi tersebut, Andi Harun mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak terjebak pada program seremonial atau belanja yang minim dampak langsung bagi warga.
Fokus utama Pemkot, menurutnya, harus diarahkan pada sektor-sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya soliditas internal birokrasi. Menghadapi keterbatasan anggaran, Pemkot Samarinda dituntut untuk bergerak secara kolektif, tangguh, dan adaptif agar kualitas layanan kepada publik tetap terjaga.
“Kita harus menghadapi situasi ini secara bersama-sama. Walaupun serba terbatas dan tidak mudah, pelayanan publik harus tetap berjalan secara optimal,” katanya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa tahun-tahun ke depan akan diwarnai kebijakan pengetatan anggaran di lingkungan Pemkot Samarinda.
Publik pun menanti konsistensi pemerintah dalam menerjemahkan komitmen penghematan tersebut ke dalam kebijakan nyata, bukan sekadar jargon di ruang rapat.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
