SAMARINDA – Kesabaran ratusan mahasiswa yang menuntut penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur akhirnya memuncak. Setelah tertahan di luar gerbang dan belum mendapat kepastian bertemu Gubernur Rudy Mas’ud, massa aksi menerobos masuk ke halaman Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Rabu (21/10/2026) sore.
Aksi yang digelar Aliansi Masyarakat Menggugat itu sempat berlangsung tegang. Massa mendorong barisan pengamanan hingga berhasil memasuki halaman dalam kantor gubernur. Aparat kepolisian dan Satpol PP berupaya mengendalikan situasi agar tidak terjadi bentrokan lebih jauh.
Demonstrasi tersebut merupakan bagian dari evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, persoalan karhutla yang melanda sejumlah wilayah Kaltim menjadi salah satu tuntutan utama mahasiswa.
Sejak sekitar pukul 15.00 Wita, massa mulai berkumpul di kawasan Masjid Nurul Mu’minin, Jalan Jenderal Sudirman, sebelum bergerak menuju Kantor Gubernur Kaltim.
Sepanjang perjalanan, demonstran membawa berbagai poster dan spanduk berisi kritik terhadap pemerintah. Salah satu spanduk berukuran besar bertuliskan “All Eyes On Karhutla”, sebagai bentuk desakan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan mendapat perhatian lebih serius.
Situasi mulai memanas sekitar pukul 16.00 Wita ketika massa yang tertahan di depan gerbang utama mendesak agar dapat bertemu langsung dengan gubernur.
Dorong-mendorong dengan barisan pengamanan tidak terhindarkan. Sejumlah mahasiswa akhirnya berhasil melewati gerbang dan memasuki halaman kantor pemerintahan tersebut.
Setelah berada di dalam kawasan kantor gubernur, massa berkumpul di depan lobi dan melanjutkan orasi secara bergantian.
Humas Aliansi Masyarakat Menggugat, Candra Irawan, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap kondisi Kalimantan Timur yang dinilai belum memperoleh manfaat pembangunan secara sebanding dengan kekayaan sumber daya alamnya.
Menurutnya, Kaltim selama ini menjadi salah satu daerah penghasil batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Namun, persoalan lingkungan, pelayanan dasar, dan kesejahteraan masyarakat masih menjadi keluhan.
“Ini adalah bentuk kritik dan protes keras kami. Kami merasakan Kaltim selama ini hanya dijadikan ‘sapi perah’. Bumi Etam ini kaya akan batu bara, minyak bumi, dan gas alam, tetapi keadilan serta kesejahteraan yang seharusnya dinikmati masyarakat justru tidak pernah ada. Kita dianak-tirikan di tanah sendiri,” ujar Candra kepada wartawan, Kamis (22/10/2026).
Dalam aksi bertajuk “2 Tahun Prabowo-Gibran: Kaltim Jadi Anak Tiri, Kaltim Jadi Abu di Tanah Sendiri”, mahasiswa membawa tujuh tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Tuntutan pertama berkaitan dengan penanganan karhutla. Mahasiswa mendesak pemerintah pusat menetapkan kebakaran hutan dan lahan di Kaltim sebagai bencana nasional.
Massa juga meminta penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan, termasuk pemberian sanksi pidana serta pencabutan izin sesuai ketentuan hukum.
Persoalan pertambangan turut menjadi sorotan. Mahasiswa mendesak pemerintah menindak perusahaan tambang yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan meninggalkan lubang bekas galian.
Selain persoalan lingkungan, demonstran menuntut penyelesaian kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
Mahasiswa juga menyoroti pemadaman listrik bergilir dan meminta pemerintah menjamin keandalan pasokan listrik bagi masyarakat serta pelaku usaha.
Dua tuntutan lainnya menyangkut evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, serta transparansi dan pelaksanaan program Gratispol yang menjadi salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Menanggapi tuntutan tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kaltim, Imanudin, mengatakan pemerintah provinsi telah menyiapkan mekanisme penerimaan aspirasi mahasiswa.
Menurutnya, Pemprov Kaltim terbuka untuk berdialog dengan perwakilan demonstran melalui forum yang memungkinkan pembahasan tuntutan secara langsung.
“Sesuai SOP kami, jika ada aksi penyampaian pendapat di muka umum, kami siap memfasilitasi dialog di dalam ruangan. Kami siapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab tuntutan aksi tersebut. Namun, pelaksanaan dialog ini tentu bergantung pada koordinasi dan pertimbangan keamanan dari pihak kepolisian,” jelas Imanudin.
Ia menyebut Gubernur Rudy Mas’ud bersedia menerima perwakilan mahasiswa di ruang rapat yang telah disiapkan.
Namun, mahasiswa yang telah memasuki halaman kantor gubernur tetap mendesak agar aspirasi mereka dapat disampaikan secara langsung kepada kepala daerah.
Ketegangan kembali meningkat menjelang petang. Berdasarkan pantauan Media Kaltim sekitar pukul 17.10 Wita, Rudy belum terlihat menemui massa yang menunggu di halaman kantor.
Sejumlah botol minuman terlihat dilemparkan di tengah kerumunan. Massa juga bergerak semakin dekat ke pintu utama gedung, dengan jarak diperkirakan kurang dari lima meter.
Aparat keamanan dan perwakilan demonstran kemudian melakukan negosiasi untuk mengatur pertemuan dengan gubernur sekaligus mencegah situasi semakin memanas.
Aksi tersebut berlangsung di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap karhutla di Kalimantan Timur. Kebakaran lahan dalam beberapa waktu terakhir dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, termasuk kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebelumnya, Media Kaltim melaporkan kebakaran di sekitar Embung EC 01, kawasan IKN, pada Sabtu (17/10/2026) hingga Minggu dini hari. Petugas gabungan mengalami kesulitan menjangkau titik api akibat keterbatasan akses dan rapatnya vegetasi yang terbakar.
Hingga laporan awal demonstrasi disampaikan, ratusan mahasiswa masih berada di halaman Kantor Gubernur Kaltim dengan pengamanan personel Polresta Samarinda dan Satpol PP Kaltim. (Dim)
Pewarta: Dimas
Editor: Agus S
