Foto: Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari saat diwawancara (Abdi/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur kini berada dalam situasi yang jauh lebih mengkhawatirkan dan mengerikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan laporan di lapangan, wilayah seperti Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, menjadi titik-titik yang mengalami dampak paling parah akibat bencana ini.
Melihat masifnya kerusakan dan dampak luas yang ditimbulkan, Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, secara tegas mendesak pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru untuk segera menetapkan karhutla ini sebagai status bencana nasional.
“Jauh lebih mengerikan daripada tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya, Rabu (21/10/2026).
Langkah cepat tersebut dinilai sangat krusial agar penanggulangan dapat berjalan lebih masif dan terkoordinasi dengan baik, mengingat tingginya korban jiwa yang jatuh, termasuk dari kalangan relawan kemanusiaan.
“Semoga pemerintah bisa menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional,” harapnya.
Di sisi lain, Celni juga mengungkapkan rasa prihatin yang mendalam atas hilangnya fungsi hutan Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia akibat musnahnya kawasan hijau dan terancamnya kelestarian satwa liar.
Sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan, ia mengaku telah secara pribadi menginisiasi gerakan kemanusiaan dengan mengirimkan bantuan ke daerah tetangga serta menyalurkan donasi khusus untuk penyelamatan (rescue) orang utan di wilayah Kalimantan Timur.
“Kelestarian satwa liar kita sangat berdampak sekali,” ungkapnya.
Kendati demikian, upaya di tingkat daerah sebenarnya telah digalakkan oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui aksi pemadaman darat, koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menangkap pelaku pembakaran, hingga mengusahakan bantuan helikopter untuk pemadaman air dari udara.
Namun, Celni menegaskan bahwa upaya tersebut belum dapat berjalan secara optimal tanpa adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat dan provinsi, terutama karena keterbatasan wilayah kewenangan antardaerah seperti jalur penghubung antara Samarinda dan Tenggarong.
Oleh karena itu, sinergi yang kuat antarlini sangat diharapkan agar bencana tahunan ini dapat segera dituntaskan secara tuntas.
“Harus ada dukungan dari pusat,” tegasnya mengakhiri.(adv/radarsamarinda)
Pewarta : Abdi
Editor : Andi Desky
