Krisis Air dan Listrik, DPRD Samarinda Segera Panggil PLN-PDAM

SAMARINDA – Pemadaman listrik bergilir yang terus terjadi di Kota Samarinda kian memperburuk kondisi masyarakat yang tengah dihadapkan pada melonjaknya harga barang-barang kebutuhan pokok.

Dampak dari pemadaman yang masif ini rupanya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum, melainkan juga menimpa kediaman para pejabat daerah.

Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengungkapkan bahwa sejumlah peralatan elektronik hingga unit genset di rumah pribadinya turut mengalami kerusakan akibat ketidakstabilan pasokan listrik yang terjadi secara beruntun.

“Bahkan rumah saya pribadi pun gensetnya akhirnya ikut rusak,” ungkapnya.

Kondisi ini berimbas langsung pada terganggunya pasokan air bersih hingga menciptakan krisis layanan dasar yang dikeluhkan oleh warga setempat.

Selama ini, warga Samarinda dikenal sebagai masyarakat yang sabar dan tidak pernah banyak mengeluh dalam menghadapi berbagai situasi sulit.

“Barang mahal, PLN suka mati, kemudian air juga enggak ada,” keluhnya.

Namun, kelangkaan air bersih dan padamnya aliran listrik secara terus-menerus membuat beban hidup masyarakat semakin berat, terutama bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada kestabilan fasilitas publik.

Baca Juga:   Aktivitas Ekonomi Belum Pulih Sepenuhnya, DPRD Samarinda Soroti Tingkat Hunian Kios Pasar Pagi

“Warga Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda tidak pernah mengeluh selama ini.”

Sebagai bentuk kepedulian nyata di tengah krisis, aksi tanggap darurat telah disalurkan melalui pembagian masker serta distribusi air bersih ke sejumlah kawasan yang paling terdampak parah.

Penyaluran bantuan air ini difokuskan ke wilayah pinggiran seperti Samarinda Utara dan Palaran guna meringankan beban warga yang mengalami krisis air.

“Kita juga bagi-bagi air di daerah-daerah tertentu.”

Menindaklanjuti persoalan pelik ini, pihak legislatif memastikan akan segera berkoordinasi dengan komisi terkait di DPRD Kota Samarinda.

Langkah pemanggilan resmi melalui Rapat Dengar Pendapat (hearing) akan segera dijadwalkan untuk meminta pertanggungjawaban serta evaluasi kinerja dari pihak PLN dan PDAM agar masalah ini tidak terus berlarut-larut.

“Rencananya kita akan melakukan panggil, baik itu PDAM dan PLN,” tegasnya.(adv/radarsamarinda)

Pewarta : Abdi
Editor : Andi Desky

BERITA POPULER