Foto: Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Markaca. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Persoalan aspirasi masyarakat yang tidak terealisasi kembali menjadi sorotan Legislatif Basuki Rahmat. Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Markaca, menekankan pentingnya menjadikan aspirasi masyarakat hasil reses sebagai prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, reses bukan sekadar agenda seremonial, melainkan mandat konstitusi yang wajib dijalankan anggota legislatif dalam menyerap suara rakyat. Dalam setiap reses, lanjut Markaca, hampir seluruh aspirasi masyarakat yang muncul terkait dengan kebutuhan infrastruktur.
Namun, permasalahan sering muncul ketika usulan itu tidak tercantum dalam Musrenbang dan akhirnya tidak masuk ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Kalau sudah begitu, maka usulan masyarakat otomatis menguap. Ini yang tidak boleh terjadi, karena akan menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada dewan maupun pemerintah,” ungkapnya, Rabu (24/9/2025).
Markaca menilai, keberadaan Musrenbang dan SIPD seharusnya mendukung penyelarasan antara aspirasi masyarakat dengan perencanaan pemerintah. Tetapi kenyataannya, masih banyak aspirasi reses yang justru terpinggirkan.
“Kami ini kan wakil rakyat. Kalau masyarakat minta perbaikan jalan atau drainase, tentu kami sampaikan. Tapi kalau tidak ada tindak lanjut dari pemerintah, masyarakat bisa menganggap kami tidak serius. Itu yang sangat saya khawatirkan,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan Pemerintah Kota Samarinda, khususnya Wali Kota, agar memberikan kepastian bahwa aspirasi hasil reses akan mendapat perhatian khusus.
“Harus ada angin segar dari pemerintah kota. Jangan sampai reses dianggap sekadar kegiatan formal, tanpa hasil nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Markaca berharap ada jaminan dari dinas terkait agar setiap usulan yang lahir dari reses bisa diprioritaskan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menilai, jika mekanisme pengawalan aspirasi ini diperkuat, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan dewan akan semakin meningkat.
“Yang disampaikan masyarakat lewat reses itu harus didahulukan. Itu wujud nyata dari demokrasi dan keterwakilan rakyat. Kalau ini berjalan, maka masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaat keberadaan wakil rakyat,” tutup Markaca.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
