Foto: Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI, Diaz Hendropriyono (pakaian putih) bersama Ketua Komite II DPD RI, Badikenita BR Sitepu. (Hadi Winata/Media Kaltim Networks)
SAMARINDA – Miris. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia dapat dipastikan terdapat campur tangan manusia.
Bukan hanya faktor alam seperti El Nino maupun pemanasan global, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akui, kemunculan api hampir dipastikan berkaitan dengan ulah manusia.
Berdasarkan Data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan mencatat sekitar 202 ribu hektare hutan dan lahan terah terbakar di Indonesia sepanjang Juli hingga Agustus 2026.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI, Diaz Hendropriyono mengatakan, El Nino dan pemanasan global memang membuat kondisi lahan semakin kering dan rentan terbakar. Namun, faktor tersebut bukan berarti menjadi penyebab munculnya api.
“Kalau kebakarannya sendiri kemungkinan agak susah kalau disebabkan oleh El Nino atau global warming. Jadi kebakarannya hampir dipastikan sudah pasti ada ulah manusia,” kata Diaz dalam kunjungan kerja koordinasi mitra strategis Komisi II DPD RI di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, persoalan menjadi jauh lebih serius ketika api bertemu dengan lahan gambut yang kering. Percikan kecil dapat berkembang menjadi kebakaran besar dengan cepat.
“Dengan adanya El Nino dan global warming, seperti juga di lahan gambut dan lahan-lahan lainnya, ketika ada percikan api sedikit dia akan meluas dan lebih bahaya, lebih besar dengan cepat,” ujarnya.
Untuk itu, persoalan pemadaman menjadi rumit karena api tidak selalu berada di permukaan.
Pada lahan gambut, misalnya, api dapat menjalar hingga ke lapisan bawah tanah. Begitu pula pada timbunan sampah di TPA.
Pemadaman dari udara melalui operasi modifikasi cuaca (OMC) maupun water bombing memang dapat membantu menekan api, tetapi belum tentu mematikan sumber api di bawah permukaan.
“Kalau kita padamkan lewat atas saja, sama seperti di gambut, di TPA juga itu hanya memadamkan yang atasnya. Bukan berarti OMC atau water bombing tidak efektif, tetapi itu belum sepenuhnya tuntas,” jelas Diaz.
Karena itu, metode pemadaman harus diarahkan hingga ke sumber api di bawah permukaan.
Untuk kawasan gambut, salah satu pendekatan yang digunakan adalah penyuntikan air ke dalam tanah.
Pemerintah juga mendorong pembangunan sekat kanal agar air tetap tertahan dan tinggi muka air gambut terjaga.
Diaz menjelaskan, gambut harus tetap basah. Ketika muka air turun terlalu dalam, lahan gambut menjadi sangat mudah terbakar dan api dapat menjalar ke lapisan bawah.
“Airnya harus di atas 40 sentimeter. Lahan gambut itu biasanya dalam, mostly dia terendam air dan itu enggak boleh jauh-jauh dari permukaan,” katanya.
Masalahnya, kanal yang dibuat untuk berbagai kepentingan dapat menyebabkan air keluar dari kawasan gambut. Ketika muka air turun, risiko kebakaran meningkat.
Jika api sudah masuk ke bawah permukaan, water bombing hanya membuat bagian atas terlihat padam. Bara di bawah tanah dapat tetap menyala dan kembali memunculkan api.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak bisa berhenti pada operasi pemadaman.
Terlebih, data KLH menunjukkan persoalan kebakaran juga menyentuh wilayah konsesi perusahaan.
Sekitar 84.000 hektare lahan terbakar disebut berada di dalam konsesi 335 perusahaan.
Pemerintah kini telah menyegel 50 perusahaan yang konsesinya terbakar. Sampel dari lokasi tersebut akan diperiksa di laboratorium untuk menjadi dasar proses hukum.
“Dari situ nanti kita baru akan melakukan penyidikan. Kalau memang ada bukti-bukti yang cukup, nanti bisa kita lihat, dihitung lagi ganti ruginya berapa,”tutup Diaz.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
