Foto: Plt) Kepala Inspektorat, Firdaus Akbar. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA — Polemik perluasan lahan parkir di lingkungan Inspektorat Kota Samarinda akhirnya mendapat penjelasan resmi. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat, Firdaus Akbar, menegaskan bahwa proyek tersebut bukan kebijakan mendadak, melainkan telah direncanakan sejak 2022.
Menurut Firdaus, peningkatan aktivitas perkantoran di kawasan tersebut menjadi alasan utama perlunya penambahan kapasitas parkir.
Ia menyebut, kawasan Inspektorat juga dihuni sejumlah instansi lain seperti Baperrida, BPKAD, hingga TWAP yang turut menyumbang tingginya mobilitas kendaraan.
“Dengan meningkatnya aktivitas di kantor Inspektorat dan sekitarnya, kami memang membutuhkan luasan parkir yang memadai,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Ia menjelaskan, pengembangan lahan parkir ini merupakan bagian dari konsep besar penataan kawasan Balai Kota yang mengedepankan sistem parkir terintegrasi.
Nantinya, fasilitas parkir tidak hanya digunakan internal Inspektorat, tetap: dapat dimanfaatkan bersama oleh instansi lain di sekitarnya.
“Konsepnya sharing. Jadi parkir di lingkungan Balai Kota itu saling terintegrasi dan bisa digunakan bersama,” jelasnya.
Firdaus juga menyoroti kondisi Jalan Dahlia yang sempit dan hanya satu jalur, sehingga keberadaan lahan parkir yang lebih luas diharapkan dapat mengurangi potensi kemacetan akibat kendaraan yang parkir di badan jalan.
Dari sisi teknis, ia memastikan pembangunan dilakukan sesuai standar, dengan struktur beton berlapis aspal yang dirancang untuk menopang kendaraan operasional perkantoran.
Ia menambahkan, kapasitas parkir hasil perluasan tersebut mampu menampung sekitar 30 unit mobil secara normal, dan dapat ditingkatkan hingga 40 unit dengan pengaturan tertentu.
“Ini bukan hanya untuk Inspektorat, tapi juga untuk mendukung aktivitas kantor lain di sekitarnya,” tegasnya.
Firdaus memastikan proyek tersebut telah rampung dan melalui proses pemeriksaan dengan tingkat kesesuaian di atas 90 persen terhadap perjanjian kerja.
“Kalian bisa cek langsung, Itu bahkan di tim penilai kesesuaian istilahnya dengan perjanjian itu di atas 90% dari keluasannya, kualitas kekebalannya,” tandasnya.
“Untuk pengerjaan ini langsung saya pimpin itu untuk pengawasnya. Karena saya ingin memberikan satu row model kepada teman-teman di Perangkat Daerah,” tutupnya tegas.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
