SAMARINDA – Kian blak-blak-an. Ketua DPRD Kalimantan Timur sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kutai Kartanegara (Kukar), Hasanuddin Mas’ud terang-terangan membuka peluang maju dalam Pilkada Kukar 2029.
Hamas–sapaan akrabnya, menyatakan kesiapannya jika partai benar-benar menghendaki dirinya maju sebagai calon kepala daerah.
“Kalau mampu ya sanggup lah. Sanggup lah. Harus enggak sanggup,” kata Hasanuddin Mas’ud saat diwawancarai di Gedung B, Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (14/9/2026).
Namun Hamas tak ingin langkah politik itu dibaca sebagai keputusan final. Baginya, urusan maju atau tidak bukan semata soal kemauan pribadi. Ada satu variabel yang tak bisa diabaikan, survei.
“Terpilih atau tidaknya kan perlu ada survei,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi menarik karena posisi Hamas saat ini memang tidak lagi sekadar berada di luar arena.
Pada Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kukar, Senin (31/8/2026), Hamas kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Kukar periode 2026-2030.
Namanya menjadi satu-satunya kandidat yang mengembalikan berkas pencalonan. Dukungan terhadap Hamas juga disebut datang dari 20 Pengurus Tingkat Kecamatan (PTK) Golkar se-Kukar.
Di saat yang sama, Musda tersebut membawa mandat politik yang lebih besar. Ketua DPD Golkar terpilih tak hanya ditugaskan mengurus partai, tetapi juga diproyeksikan menjadi calon kepala daerah.
Sekretaris DPD Golkar Kaltim Muhammad Husni Fahruddin sebelumnya menegaskan, terdapat dua poin penting dalam pakta integritas ketua terpilih Golkar Kukar.
Pertama, Golkar menargetkan peningkatan kursi DPRD Kukar dari sembilan menjadi 15 kursi. Kedua, ketua terpilih diwajibkan maju sebagai calon kepala daerah. Bahkan, Husni menyebut ada konsekuensi internal apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan.
“Siapa pun juga yang menjadi ketua terpilih, wajib menjadi calon kepala daerah. Kalau tidak menjadi calon kepala daerah, maka akan ada sanksi dari Partai Golkar,” kata Husni saat Musda.
Kebijakan tersebut, menurut Husni, telah diplenokan di tingkat DPD Golkar Kaltim. Tujuannya, kader yang menjadi ketua DPD di daerah dapat dipersiapkan jauh-jauh hari menghadapi kontestasi politik berikutnya.
Hamas sendiri tak membantah adanya komitmen tersebut.
“Karena saya kebetulan Ketua DPD II Golkar Kukar. Memang komitmennya adalah setiap Ketua DPD yang terpilih itu wajib untuk mencalonkan menjadi kepala daerah,” katanya.
Tetapi Hamas memberi catatan penting.
Kewajiban organisasi, menurut dia, tetap harus berhadapan dengan realitas politik. Jika hasil survei menunjukkan tingkat keterpilihannya rendah, partai tidak bisa memaksakan.
“Tapi sesuai dengan kemampuan juga. Kalau keterpilihannya ternyata setelah disurvei rendah ya enggak bisa dipaksakan,” ucapnya.
Dengan begitu, nama Hamas kini berada dalam posisi yang cukup unik.
Di satu sisi, struktur partai sudah memberi dorongan agar ketua terpilih menjadi calon kepala daerah. Di sisi lain, Hamas masih menyisakan ruang bagi mekanisme survei untuk menentukan apakah dirinya benar-benar layak didorong menuju kursi kepala daerah Kukar.
“Semua sudah saya bilang bahwa setiap ketua DPD yang terpilih punya kewajiban untuk mencalonkan. Cuman nanti lihat tingkat keterpilihannya,” ujarnya.
Peta ini membuat Pilkada Kukar mendatang mulai bergerak lebih dini. Golkar tidak lagi sekadar berbicara tentang siapa yang akan didukung, tetapi mulai menyiapkan kader internal sendiri.
Hamas pun sebenarnya bukan nama baru dalam bursa politik Kukar. Pada Pilkada 2024, namanya pernah muncul sebagai salah satu kandidat Bupati Kukar bersama sejumlah kader Golkar lainnya.
Kini, setelah kembali dipercaya memimpin Golkar Kukar, posisi Hamas menjadi lebih strategis.
Apalagi, ia juga menjabat Ketua DPRD Kaltim sekaligus Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Kaltim.
Golkar Kukar sendiri saat ini memiliki sembilan kursi di DPRD Kukar dan menargetkan 15 kursi pada pemilu mendatang. Target tersebut menjadi bagian dari paket konsolidasi politik Golkar Kukar menuju kontestasi berikutnya.
Jadi, apakah Hamas benar-benar akan bertarung merebut kursi Bupati Kukar?
Jawabannya belum bulat. Tetapi satu hal sudah terang: pintunya tidak ditutup. “Kalau mampu ya sanggup lah,” kata Hamas.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R
