Foto: Ilustrasi Peniadaan Konsumsi dalam rapat.
SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai menerapkan langkah konkret dalam upaya efisiensi anggaran daerah. Salah satu kebijakan yang kini diberlakukan adalah peniadaan anggaran konsumsi dalam setiap kegiatan rapat, baik di lingkungan sekretariat maupun seluruh perangkat daerah.
“Karena pendapatan mengalami penurunan, maka wajib dilakukan langkah mitigasi, salah satunya efisiensi jangka pendek dan bersifat rutin seperti makan minum,” ujar Wali Kota Samarinda, Andi Harun, Kamis (16/10/2025).
Orang Nomor Satu di Kota Tepian ini menegaskan bahwa kebiasaan menyediakan makanan ringan dalam rapat bukanlah keharusan yang berdampak pada kualitas pembahasan.
Sebaliknya, menurut dia, penghapusan anggaran konsumsi justru menjadi langkah sederhana namun efektif dalam menekan pemborosan.
“Mulai sekarang, rapat cukup dengan air putih saja. Tidak perlu snack. Tidak ada pengaruhnya pada hasil rapat, tapi anggarannya bisa kita hemat,” ujar Andi Harun, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi penghematan yang lebih luas, mengingat kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami tekanan.
Samarinda menjadi salah satu daerah yang paling terdampak dari kebijakan efisiensi nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025.
Pemangkasan transfer anggaran dari pusat menyentuh hingga 40 persen dari total dana sekitar Rp2,7 triliun, kini Samarinda hanya menerima sekitar Rp1,36 triliun.
Selain meniadakan konsumsi rapat, Pemkot juga mengevaluasi sejumlah pos pengeluaran lain. Di antaranya adalah perjalanan dinas yang kemungkinan akan dikurangi hingga 90 persen, serta penghematan penggunaan listrik, air, dan fasilitas kantor.
“Budaya hemat yang kita terapkan di rumah seharusnya bisa dibawa ke kantor. Ini bukan sekadar penghematan, tapi bentuk kedisiplinan anggaran,” jelas Andi Harun.
Meski berbagai langkah efisiensi diberlakukan, Pemkot memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan menyentuh belanja pegawai, gaji P3K, maupun Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Andi menambahkan, penyesuaian anggaran tahun ini bersifat sementara. Pemerintah menargetkan pemulihan fiskal dan penguatan sumber pembiayaan pada 2027 mendatang.
“Tahun ini kita fokus menata ulang. Belanja modal memang akan berkurang, tapi nanti kita akan rebound setelah penguatan sektor pembiayaan berjalan optimal,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
