SAMARINDA – Ancaman kerawanan pangan di Kalimantan Timur, tidak hanya dipengaruhi ketersediaan bahan pokok. Perubahan iklim, gejolak harga komoditas, hingga hambatan distribusi turut menjadi faktor yang perlu diantisipasi pemerintah daerah.
Untuk mengidentifikasi potensi persoalan tersebut sejak dini, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Kaltim memperkuat sistem peringatan dini kewaspadaan pangan dan gizi.
Langkah ini dibahas melalui Rapat Tim Penyusun Sistem Peringatan Dini Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Kantor DPTPH Kaltim, Samarinda, Jumat.
Kepala DPTPH Kaltim, Fahmi Himawan, mengatakan pemetaan kerawanan pangan membutuhkan data yang terintegrasi dari berbagai sektor. Sebab, persoalan pangan tidak cukup dilihat hanya dari jumlah pasokan yang tersedia.
“Sinkronisasi data lintas sektor menjadi dasar utama dalam memetakan wilayah rentan kerawanan pangan secara akurat,” kata Fahmi.
Menurutnya, pemantauan dilakukan dengan melihat sejumlah indikator. Mulai dari ketersediaan pangan di kabupaten dan kota, kemampuan ekonomi masyarakat dalam mengakses kebutuhan pokok, hingga kondisi pemenuhan gizi rumah tangga.
Seluruh indikator tersebut dianalisis secara berkala untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan di masing-masing wilayah. Hasilnya akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan daerah yang membutuhkan penanganan lebih dahulu.
“Hasil analisis berkala akan menggambarkan kondisi riil ketahanan pangan sekaligus menentukan prioritas penanganan daerah,” ujarnya.
DPTPH juga memberi perhatian terhadap faktor eksternal yang berpotensi mengganggu stabilitas pangan. Di antaranya anomali perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serta gangguan distribusi logistik.
Faktor-faktor tersebut dinilai perlu masuk dalam pemantauan agar pemerintah tidak hanya bergerak ketika kerawanan pangan sudah terjadi, tetapi dapat menyiapkan langkah antisipasi sebelum dampaknya meluas.
Fahmi menegaskan, kualitas data menjadi salah satu penentu keberhasilan sistem peringatan dini. Karena itu, pemutakhiran informasi secara terpadu bersama instansi lintas sektor terus diperkuat agar hasil pemetaan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang akurat memungkinkan pemerintah daerah menyalurkan program intervensi bantuan pangan tepat sasaran,” jelasnya.
Ia berharap sistem peringatan dini tersebut tidak sekadar menjadi instrumen pemantauan, tetapi juga menjadi acuan dalam menyusun kebijakan perlindungan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang berisiko mengalami kekurangan pangan dan gizi.
“Kami berkomitmen menjadikan sistem peringatan dini sebagai rujukan utama perbaikan gizi masyarakat secara berkelanjutan,” pungkas Fahmi.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Muhammad Rafi’i
