Foto: Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim saat diwawancara (Abdi/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Insiden penurunan ubin dan longsoran yang terjadi di kawasan Teras Samarinda II baru-baru ini langsung memicu reaksi serta sorotan tajam dari kalangan legislatif kota.
Mengingat fasilitas publik tersebut baru saja diresmikan dan berstatus sebagai proyek strategis utama bagi Kota Samarinda, kerusakan fisik yang timbul dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan yang serius.
Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, dengan tegas meminta pihak kontraktor pelaksana untuk bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan yang telah mereka lakukan.
Terlebih lagi, proyek infrastruktur penting ini diketahui masih berada dalam masa pemeliharaan, sehingga ketegasan dari pihak kontraktor mutlak diperlukan untuk segera memperbaiki kerusakan yang ada.
“Pada prinsipnya kita minta pertanggungjawaban dari kontraktor, karena teras ini adalah proyek strategis dan pintu depan kota,” ujar Rohim.
Lebih lanjut, pihak legislatif juga mendesak agar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kontraktor guna mengetahui secara pasti pemicu terjadinya longsoran tersebut.
Jika pihak pengembang berdalih bahwa insiden ini disebabkan oleh faktor alam seperti abrasi, argumen tersebut dinilai tidak sepenuhnya dapat diterima karena potensi gangguan lingkungan seharusnya sudah terdeteksi dan diantisipasi melalui perencanaan manajemen konstruksi yang matang sejak awal.
“Kejadian di Teras dua harus segera ditangani dan jangan berlarut-larut. Faktor abrasi mestinya sejak awal sudah dideteksi dalam manajemen konstruksi,” jelasnya.
Oleh karena itu, pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah daerah menjadi kunci utama agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pemkot Samarinda diminta tidak tinggal diam dan harus aktif mengevaluasi kontraktor, mengingat Teras Samarinda diproyeksikan sebagai ikon wajah kota yang harus dijaga kualitas serta keamanan strukturnya dalam jangka panjang.
“Pemkot harus mengevaluasi kontraktor dan melakukan pengawasan secara ketat,” tegasnya.
Di samping pengawasan fisik bangunan, insiden ini juga membuka ruang evaluasi yang lebih luas terhadap standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan proyek-proyek publik di masa mendatang.
DPRD Samarinda menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berbanding lurus dengan kualitas bangunan yang aman, kokoh, dan tahan lama bagi masyarakat luas.(adv/radarsamarinda)
Pewarta : Abdi
Editor : Andi Desky
