SAMARINDA – Polemik Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Samarinda kembali mencuat pada tahun ajaran 2026. Namun, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh sistem penerimaan yang diterapkan pemerintah.
Menurutnya, tingginya keinginan orang tua agar anaknya diterima di sekolah tertentu turut menjadi faktor yang memicu berbagai keluhan setiap tahunnya.
Anhar mengatakan pemerintah telah menyediakan sejumlah jalur dalam proses penerimaan peserta didik, mulai dari jalur domisili, afirmasi, hingga prestasi.
Karena itu, masyarakat juga diharapkan dapat menghormati mekanisme yang telah ditetapkan sembari memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi jika ditemukan kekurangan.
“Terkadang orang tua wali murid maunya anaknya sekolah di situ. Kalau tidak di sekolah itu, tidak mau. Padahal kita juga harus menghargai sistem yang sudah dibuat,” ujar Anhar, Kamis (2/7/2026).
Ia menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh anak memperoleh hak atas pendidikan.
Menurutnya, persoalan yang banyak terjadi saat ini bukan karena siswa kehilangan kesempatan bersekolah, melainkan karena tidak diterima di sekolah yang menjadi pilihan utama.
“Pemerintah tidak akan membiarkan anak-anak kita tidak sekolah. Yang terjadi sekarang ini kadang sekolah yang diinginkan tidak diterima. Nah, itu yang kita carikan solusinya,” katanya.
Untuk menggambarkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak ditentukan oleh status sekolah, Anhar membagikan pengalaman anaknya sendiri.
Ia mengungkapkan sang anak sebenarnya diterima di SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Samarinda, tetapi memilih bersekolah di kawasan Palaran karena lokasinya lebih dekat dengan tempat tinggal.
Keputusan tersebut, kata Anhar, tidak menghambat prestasi akademik anaknya. Bahkan, kini anaknya berhasil melanjutkan pendidikan di Universitas Osaka, Jepang, melalui program beasiswa.
“Anak saya diterima di SMP 1 dan SMA 1, tapi memilih sekolah di Palaran. Nyatanya kemudian diterima di SMA 6 dan sekarang kuliah di Universitas Osaka dengan beasiswa. Yang menentukan itu bukan sekolahnya, tetapi anaknya sendiri,” tuturnya.
Meski demikian, Anhar tidak menampik masih adanya persoalan yang perlu dibenahi, terutama terkait pemerataan daya tampung sekolah di sejumlah wilayah di Samarinda.
Karena itu, Komisi IV DPRD telah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini.
Selain itu, DPRD juga akan memanggil seluruh pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMB untuk menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat, termasuk dugaan persoalan pada jalur domisili, afirmasi, maupun prestasi.
Anhar menegaskan proses evaluasi harus dilakukan secara objektif agar solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab akar persoalan, tanpa terburu-buru menyalahkan pihak tertentu.
“Kita tidak boleh memvonis siapa pun. Kita cari dulu masalahnya di mana, kemudian kita carikan solusi yang terbaik,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
