Foto: Sarkowi V. Zahry, anggota Komisi IV DPRD Kaltim saat diwawancarai di Gedung D, Komplek DPRD, Samarinda. (Foto: K. Irul Umam/ Media Kaltim).
SAMARINDA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti serius delapan proyek pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang bermasalah, mulai dari mangkrak, putus kontrak, hingga terkendala persoalan lahan.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap proses belajar mengajar dan berpotensi menghambat peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, usai mengikuti Rapat Kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim di Gedung D Komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (27/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi IV meminta Disdikbud tidak lagi memberikan ruang kepada kontraktor yang memiliki rekam jejak buruk dalam mengerjakan proyek pemerintah.
“Kita ingatkan supaya mereka ini ketika ada penyedia-penyedia yang memang track record-nya tidak baik, itu lebih baik di-blacklist. Jangan lagi diberikan kesempatan,” tegas Sarkowi.
Ia menilai kegagalan penyelesaian proyek bukan sekadar persoalan administrasi kontrak, melainkan berdampak langsung terhadap hak peserta didik memperoleh fasilitas pendidikan yang layak.
Salah satu contoh yang disorot ialah pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN 7 Balikpapan yang hanya mencapai progres sekitar 7,25 persen sebelum kontraknya diputus. Menurut Sarkowi, keterlambatan pembangunan membuat gedung yang seharusnya sudah dimanfaatkan siswa menjadi tidak berfungsi.
“Harusnya anak-anak sudah bisa sekolah, tapi akhirnya enggak bisa karena bangunannya belum fungsional,” ujarnya.
Berdasarkan paparan Disdikbud Kaltim dalam rapat, sedikitnya terdapat delapan proyek pendidikan yang menjadi perhatian DPRD, yakni:
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 3 Long Ikis, Kabupaten Paser, senilai Rp24,9 miliar yang mangkrak dengan progres sekitar 20–25 persen sehingga siswa masih harus menumpang belajar.
Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMKN 1 Tenggarong Seberang yang putus kontrak dengan progres 60,49 persen.
Pembangunan RPS SMKN 1 Penajam Paser Utara yang putus kontrak pada progres 75,91 persen.
Pekerjaan lapangan upacara SMKN 1 Rantau Pulung yang terhenti pada progres 22,19 persen.
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 7 Balikpapan yang hanya mencapai progres 7,25 persen.
Pembangunan ruang laboratorium SMAN 1 Long Iram yang berhenti pada progres 37,45 persen.
Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA 2 Pasir Belengkong senilai Rp25,2 miliar yang terkendala sengketa hibah lahan.
Sejumlah pembangunan fasilitas penunjang sekolah, termasuk gedung aula di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara, yang dihentikan akibat kelalaian rekanan.
Selain mengevaluasi kontraktor, Sarkowi juga mengingatkan agar pembangunan fasilitas pendidikan dilakukan secara terpadu. Menurutnya, penyelesaian gedung harus diikuti dengan pengadaan mebel, perlengkapan belajar, hingga kebutuhan penunjang lainnya agar sekolah dapat langsung difungsikan.
“Kalau sekolahnya sudah jadi, idealnya berikutnya memikirkan anggaran mebelernya. Dengan sekolah jadi tapi mebelernya belum ada, bagaimana bisa fungsional? Pendidikan itu harus menjadi satu ekosistem yang bersambung, bukan hanya bangunannya saja,” jelasnya.
Komisi IV DPRD Kaltim berharap evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek pendidikan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pengadaan.
Dengan demikian, kasus serupa tidak lagi terulang dan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar menghasilkan fasilitas pendidikan yang dapat dimanfaatkan masyarakat tepat waktu.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R
