Foto: Wali kota Samarinda, Andi Harun saat bersua foto bersama para Kepala Sekolah yang baru dilantik di GOR Segiri. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memberikan pesan khusus kepada para kepala sekolah dan kepala puskesmas yang baru saja dilantik dalam acara pelantikan pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda, Senin (29/9/2025) di GOR Segiri.
Menurut Orang Nomor Satu di Kota Tepian ini, amanat ini, khusus diberikan terhadap dua sektor ini sangat strategis karena langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat, yakni pendidikan dan kesehatan.
Kepada para kepala sekolah, Andi Harun menitipkan amanah agar dapat mengelola sekolah dengan baik dan meningkatkan mutu pendidikan. Ia menegaskan agar tidak ada lagi praktik jual beli dalam pengadaan buku atau kegiatan sekolah.
“Saya minta jangan ada lagi jual beli buku LKS di sekolah. Kalau ada, segera laporkan dan tindak. Kepala sekolah harus membawa sekolahnya menjadi unggul serta melahirkan siswa yang beradab dan berilmu,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendidikan di Samarinda harus berorientasi pada kualitas dan integritas. Kepala sekolah dituntut untuk mampu menjadi teladan, memimpin dengan hati, sekaligus menghadirkan inovasi dalam manajemen pendidikan.
“Mutu pendidikan bukan hanya soal angka kelulusan, tetapi juga karakter siswa yang dibentuk. Itulah tanggung jawab kepala sekolah,” katanya.
Sementara itu, kepada para kepala puskesmas, Andi Harun meminta agar pelayanan kesehatan dilakukan dengan optimal dan penuh empati. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi keluhan pelayanan yang berbelit atau lambat.
“Jangan sampai delay pelayanan terlalu panjang. Utamakan mutu, keselamatan pasien, dan sikap ramah. Saya ingin puskesmas benar-benar menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, kepala puskesmas harus mampu melakukan inovasi dalam layanan kesehatan, meski dengan keterbatasan anggaran. Ia mengingatkan agar tidak terlalu banyak melakukan studi banding, melainkan lebih fokus pada implementasi program nyata di lapangan.
“Boleh studi banding, tapi jangan sering-sering. Kita harus berhemat karena adanya pemotongan Transfer ke Daerah. Namun keterbatasan anggaran tidak boleh jadi alasan untuk tidak berkarya,” ujarnya.
Andi Harun juga menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah maupun kepala puskesmas akan dievaluasi dalam satu tahun. Jika terbukti tidak membawa dampak positif bagi institusi maupun masyarakat, maka jabatan tersebut akan dicabut.
“29 September tahun depan, kita lihat hasilnya. Kalau tidak ada dampak, maka akan kita pertimbangkan untuk diganti. Jadi, tolong manfaatkan jabatan ini untuk memberi kebaikan,” katanya.
Evaluasi itu, menurutnya, bukan untuk menekan, melainkan memastikan bahwa pejabat benar-benar menjalankan amanah. Dirinya ingin setiap pejabat yang dilantik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun terhadap instansi yang dipimpin.
“Saya ingin bapak dan ibu memberi dampak positif. Baik dalam kualitas pendidikan maupun dalam pelayanan kesehatan. Kalau itu tercapai, maka masyarakat akan merasakan langsung manfaatnya,” ucapnya.
Ia pun mengingatkan agar para kepala sekolah dan kepala puskesmas tetap berpegang pada prinsip integritas dan profesionalitas.
“Jabatan ini bukan hadiah, melainkan amanah. Jangan pernah menyalahgunakan wewenang, karena jabatan hanya bisa dipertahankan dengan kerja nyata dan komitmen,” pungkasnya.
Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 78 kepala sekolah resmi dikukuhkan melalui mekanisme sistem pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (KSPS). Selain itu, tujuh PNS juga diberikan tugas tambahan sebagai kepala puskesmas setelah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
