Foto: Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA — Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo, menggelar agenda Reses Masa Persidangan III Tahun 2025 di dua lokasi berbeda pada Sabtu (15/11/2025). Dua titik reses tersebut berlangsung di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah dan di Jalan Merbabu, RT 11 Tanah Merah.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara Arie dengan para warga, tokoh masyarakat, guru, serta pengurus pesantren untuk menyampaikan langsung aspirasi dan persoalan di lingkungan masing-masing.
Dalam reses pertama di Pondok Pesantren Hidayatullah, Arie menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal DPRD, melainkan wadah bagi masyarakat untuk memunculkan aspirasi yang selama ini belum tersampaikan.
“Kita santai saja, ini silaturahmi. Tapi tetap harus ada judulnya, jadi disebut reses. Apa pun keluhan di sini, insyaallah akan saya teruskan ke pemerintah kota atau provinsi,” ujar Arie.
Pada sesi dialog, ia menyinggung persoalan penanganan kawasan Sungai Karang Mumus dan Mahakam, yang menurutnya membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
“Pengerukan itu kewenangan provinsi, sementara relokasi warga adalah tugas Pemkot. Ini pekerjaan bersama, jadi prosesnya memang tidak bisa berdiri sendiri,” jelasnya.
Isu pendidikan juga menjadi perhatian utama, terutama terkait pelaksanaan program Jospol dan Gratispol yang masih dalam masa penyesuaian sejak Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dilantik pada Maret lalu.
Arie menjelaskan bahwa pelaksanaan program masih berlangsung bertahap. Saat ini, mahasiswa semester 1 menjadi kelompok pertama yang ditanggung, dan pencairan dana untuk kampus negeri telah dilakukan pekan ini, disusul kampus swasta.
“Program ini masih pembenahan. Semuanya menyesuaikan data kampus masing-masing,” katanya.
Warga Tanah Merah Curhat Soal Irigasi dan Banjir
Kemudian, Arie menghadiri reses kedua di Jalan Merbabu RT 11, Tanah Merah, yang melibatkan warga dari empat RT di sekitar wilayah tersebut. Keluhan utama yang mengemuka adalah kerusakan saluran irigasi yang menyebabkan banjir saat hujan.
Madi, warga RT 26–27, mengungkapkan bahwa irigasi kerap meluap dan membawa lumpur hingga ke badan jalan.
“Kalau tidak segera dinormalisasi, lumpur naik ke badan jalan,” keluhnya.
Dukungan serupa datang dari Solikhin, warga RT 11, yang mengatakan bahwa saluran di wilayahnya pernah putus dan belum tersambung kembali secara menyeluruh.
Arie merespons dengan memastikan bahwa aspirasi tersebut segera diproses. Ia meminta warga menyiapkan proposal berikut RAB kasar agar dapat dimasukkan ke perencanaan anggaran tahun 2026.
“Nanti tim saya akan turun mengukur langsung. Kita usahakan alat berat juga sebelum masuk ke anggaran,” ucapnya.
Selain persoalan banjir, warga juga menyoroti pemerataan pengecoran gang, pengerukan paret, serta ketersediaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di beberapa RT yang masih minim pencahayaan pada malam hari.
Arie menyatakan komitmennya untuk mengawal setiap aduan tersebut ke dinas terkait.
“Kami ingin memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan warga. Semua aspirasi akan dicatat dan diusulkan dalam program kerja tahun depan,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
