Minimnya Anggaran, DPRD Samarinda Dorong Komitmen Optimalisasi Sektor Ketenagakerjaan

Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar saat diwawancara (Abdi/Radar Samarinda)

SAMARINDA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Anhar menyoroti pentingnya dukungan anggaran yang memadai bagi Dinas Tenaga Kerja untuk mengatasi persoalan pengangguran secara efektif di daerah.

Di tengah keterbatasan fiskal yang ada, upaya penekanan angka pengangguran serta optimalisasi program pelatihan bagi pencari kerja kerap terkendala oleh minimnya alokasi dana yang diperjuangkan.

Pemerintah kota dan instansi terkait dituntut untuk lebih proaktif dalam merumuskan strategi penanggulangan pengangguran yang menyentuh akar permasalahan di tingkat bawah, mulai dari tingkat kelurahan hingga Rukun Tetangga (RT).

“Kendalanya ya itu masalah anggaran,” ujar Anhar.

Persoalan ini membuat langkah strategis seperti pelaksanaan job fair atau program pembinaan vokasi belum dapat berjalan secara maksimal. Padahal, kegiatan penyaluran tenaga kerja ini sangat dinantikan oleh masyarakat luas yang ingin segera mendapatkan kepastian mata pencaharian.

Anhar, menilai bahwa pemerintah kota melalui instansi terkait seharusnya memiliki niat serta target tersendiri dalam memperjuangkan ketersediaan anggaran tersebut agar program kerakyatan dapat terealisasi dengan baik.

Baca Juga:   DPRD Samarinda Bidik PAD Rp1,5 Triliun, Beban Masyarakat Jadi Perhatian

“Pemerintah daerah punya niat, punya target tersendiri tentunya, ya saya pikir bisa lah,” kata Anhar.

Lebih lanjut, pihak legislatif menegaskan bahwa dukungan anggaran yang memadai sangat krusial agar program pemetaan pencari kerja hingga tingkat kelurahan dan RT dapat berjalan lancar.

Tanpa adanya dukungan finansial yang jelas, berbagai rencana pelatihan sertifikasi bagi calon tenaga kerja dikhawatirkan hanya menjadi wacana tanpa eksekusi yang nyata di lapangan.

DPRD juga mengingatkan agar pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan penyedia lowongan kerja terus diperketat, sehingga penyerapan tenaga kerja lokal dapat benar-benar terserap secara adil dan merata.

“Bagaimana mau kerja kalau anggarannya saja enggak ada, nol alokasinya,” jelasnya.

Dengan adanya komitmen anggaran yang kuat serta pengawasan yang berkesinambungan dari pemerintah daerah, diharapkan kesenjangan antara kualifikasi pencari kerja dan kebutuhan industri dapat teratasi.

Pemerintah diharapkan mampu menjembatani kebutuhan dunia usaha sekaligus membekali masyarakat dengan keterampilan yang berdaya saing tinggi di tengah kondisi ekonomi yang menantang saat ini.(adv/radarsamarinda)

Pewarta : Abdi
Editor : Andi Desky

Baca Juga:   Belum Diketok, Samri Saputra Sebut Raperda Limbah B3 Masih Proses Penyempuraan Regulasi

BERITA POPULER