Foto: Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra saat diwawancara (Abdi/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, secara terbuka menyoroti maraknya posisi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang hingga kini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Fenomena ini dinilai tidak hanya terjadi pada jajaran eselon tinggi di tingkat kepala dinas, melainkan juga merambah hingga ke tingkat pemerintahan terendah seperti camat dan lurah.
Berdasarkan temuan di lapangan, bahkan terdapat sejumlah wilayah kecamatan yang kepemimpinannya harus dirangkap akibat masih tingginya tingkat kekosongan pejabat definitif.
Menanggapi kondisi tersebut, Samri mengungkapkan bahwa alasan utama lambannya proses pengisian jabatan definitif ini kerap dikaitkan dengan perhitungan efisiensi anggaran di lingkungan pemerintah daerah.
Secara regulasi, pejabat yang mengemban status sebagai Plt umumnya hanya menerima sebagian persentase tambahan penghasilan dari jabatan definitif yang diampunya.
Kendati demikian, pihak legislatif mengingatkan agar kebijakan penunjukan Pelaksana Tugas ini tidak diterapkan secara berlarut-larut hingga mengorbankan stabilitas, pengawasan, serta kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Samarinda.
“Masa PLT ini kelihatannya masif sekali dan dalam jangka panjang,” ujar Samri.
Lebih lanjut, DPRD Kota Samarinda juga memberikan perhatian serius terhadap aspek regulasi serta standar penilaian yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam melakukan mutasi maupun promosi pegawai.
Penempatan posisi pejabat mestinya senantiasa mengacu pada sistem merit yang transparan, objektif, dan terukur. Hal ini penting guna menghindari adanya kesan penunjukan yang tidak sesuai porsi serta memastikan bahwa penataan birokrasi berjalan secara adil tanpa menggeser posisi pejabat senior secara tidak ideal.
Proses evaluasi kinerja secara berkala juga dinilai sangat mendesak untuk dilakukan agar para pemegang kebijakan mampu bekerja secara maksimal.
“Pemerintah kota perlu segera mendefinitifkan para pejabat agar roda birokrasi berjalan optimal,” jelasnya.
Selain itu, Komisi I juga menyoroti bagaimana pola penempatan pejabat yang berstatus pelaksana tugas terkadang memicu berbagai pertanyaan di tengah masyarakat terkait efektivitas kinerjanya.
Pemerintah daerah diharapkan tidak menjadikan alasan efisiensi anggaran sebagai penghalang utama dalam melantik pejabat definitif yang definitif di setiap sektor pelayanan. Pihaknya menilai bahwa keberadaan pejabat definitif akan memberikan kejelasan tanggung jawab hukum serta administratif yang lebih kuat dalam mengemban roda pemerintahan.
“Banyak masyarakat mengeluhkan lambannya proses birokrasi akibat posisi yang terlalu lama diisi oleh Plt,” ungkapnya.
Sebagai langkah pengawasan lanjutan, Komisi I DPRD Kota Samarinda berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan kepegawaian dan memberikan masukan konstruktif kepada pihak eksekutif.
Pihaknya berharap agar proses pengisian jabatan strategis yang kosong dapat dipercepat, khususnya menjelang penutupan tahun anggaran berjalan. Dengan hadirnya para pejabat definitif yang kompeten di setiap lini, tata kelola pemerintahan diharapkan mampu bertransformasi menjadi lebih akuntabel, profesional, serta mampu memberikan kepastian hukum dan pelayanan prima bagi masyarakat luas.
“Kita mendorong agar penataan kepegawaian ini segera diselesaikan demi kepentingan masyarakat Samarinda,” tegasnya menutup. (adv/radarsamarinda)
Pewarta : Abdi
Editor : Andi Desky
