Foto: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti saat diwawancara (Abdi/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Puluhan Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kota Samarinda dilaporkan tidak berjalan secara optimal dan mengalami stagnasi dalam kurun waktu yang cukup panjang.
Menanggapi kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Kota Samarinda menaruh perhatian besar terhadap pentingnya penguatan program Kampung Keluarga Berkualitas agar roda pembangunan sosial di tingkat akar rumput dapat kembali bergairah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menjelaskan bahwa gagasan mengenai penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas ini merupakan usulan strategis yang datang dari mitra kerja mereka, yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB).
Meski pada akhirnya belum menduduki peringkat utama skala prioritas legislasi untuk tahun 2027 akibat keterbatasan kemampuan fiskal daerah dan adanya efisiensi anggaran, urgensi pembenahannya tetap menjadi catatan penting dewan.
“Program Kampung Keluarga Berkualitas ini merupakan usulan dari mitra kerja kami, DP2KB,” ujar Sri Puji.
Berdasarkan data dan catatan yang dihimpun, Kota Samarinda sejatinya memiliki sebanyak 59 Kampung KB yang tersebar di berbagai kawasan. Kendati demikian, sejak masa-masa sebelum pandemi Covid-19 hingga situasi saat ini, sebagian besar kampung tersebut tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan dan cenderung mati suri.
“Banyak Kampung KB di Samarinda yang tidak berkembang bahkan mati suri,” tegasnya.
Padahal, esensi dari pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas adalah untuk menghidupkan kembali seluruh fungsi dasar keluarga di tengah masyarakat.
Jika fungsi ketahanan keluarga ini berjalan dengan baik, maka berbagai macam persoalan krusial di tingkat hulu—seperti kemiskinan, tingginya angka putus sekolah, rendahnya kualitas kesehatan, hingga masalah sosial seperti perceraian dan kenakalan remaja—dapat ditekan dan diselesaikan secara preventif.
“Semua persoalan sosial dan ekonomi masyarakat sebenarnya berakar dari tingkat hulu,” kata Puji.
Untuk mengaktifkan kembali puluhan kampung yang sempat vakum tersebut, tentu diperlukan dukungan alokasi anggaran yang memadai serta komitmen koordinasi yang kuat.
Upaya membangun kampung yang berkualitas tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi saja, melainkan menuntut adanya kerja sama lintas sektor, keterlibatan aktif pemerintah daerah, hingga partisipasi nyata dari seluruh elemen masyarakat Kota Tepian.
“Membangun kampung berkualitas ini membutuhkan kolaborasi anggaran dan kerja lintas sektor,” tutupnya.(adv/radarsamarinda)
Pewarta : Abdi
Editor : Andi Desky
