Foto: Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah bersama seluruh kepala daerah kabupaten dan kota se-Kaltim.
Rakor yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud itu dinilai menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota, terutama di tengah kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berdampak pada Transfer ke Daerah (TKD).
“Saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi, khususnya kepada Gubernur Kalimantan Timur, karena Rakor yang mempertemukan seluruh kepala daerah se-Kaltim ini sangat penting,” ujar Andi Harun.
Menurutnya, forum semacam ini sebaiknya tidak hanya dilaksanakan sekali, tetapi dapat digelar secara rutin dengan tema-tema yang lebih spesifik.
Misalnya membahas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur, hingga isu-isu strategis lainnya.
Ia menilai, pertemuan berkala akan semakin relevan mengingat tantangan fiskal yang dihadapi daerah saat ini.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, berbagai persoalan pembangunan diyakini dapat diselesaikan secara bersama-sama.
“Kalau memungkinkan, Rakor tematik seperti ini dilaksanakan setiap bulan sehingga koordinasi dan penyelesaian berbagai persoalan daerah bisa berjalan lebih efektif,” katanya.
Dalam Rakor tersebut, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah realisasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Andi Harun menyampaikan bahwa hingga memasuki bulan Juli, masih terdapat bantuan keuangan yang belum terealisasi.
Ia mengingatkan, percepatan penyaluran bantuan keuangan sangat penting agar pelaksanaan pembangunan di daerah tidak mengalami hambatan akibat keterlambatan pendanaan.
Selain itu, Andi Harun juga menyoroti realisasi penyaluran dana bagi hasil pajak. Ia mengungkapkan bahwa Samarinda menjadi daerah dengan persentase realisasi yang masih relatif rendah, yakni sekitar 35 persen.
Karena itu, ia mengusulkan agar proses transfer pendapatan daerah tidak hanya direncanakan dengan baik, tetapi juga direalisasikan secara cepat, seimbang, dan merata kepada seluruh daerah.
Menurutnya, percepatan penyaluran pendapatan akan berdampak langsung terhadap meningkatnya serapan anggaran daerah, sehingga pemerintah daerah dapat lebih cepat melaksanakan program pembangunan sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD yang sedang berjalan.
Meski demikian, Andi Harun memahami bahwa Rakor tersebut merupakan pertemuan perdana sehingga masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, termasuk kesiapan materi pembahasan.
Ia berharap setiap Rakor ke depan mampu menghasilkan keputusan konkret yang menjadi solusi atas persoalan bersama, bukan sekadar menjadi forum diskusi.
Sebagai contoh, pada Rakor ini, Andi Harun mengusulkan agar pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota menyusun langkah bersama yang didukung naskah akademik dalam memperjuangkan peningkatan Transfer ke Daerah kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, usulan tersebut harus didasarkan pada argumentasi yang kuat mengenai kebutuhan riil daerah serta manfaat yang akan dirasakan masyarakat apabila alokasi anggaran ditingkatkan.
“Perjuangan memperoleh tambahan TKD tidak cukup hanya dengan narasi politik. Kita perlu menghadirkan data dan kajian yang menunjukkan mengapa daerah membutuhkan tambahan anggaran,” tegasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
