Foto: Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, meminta Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Kencana mencari solusi yang lebih berpihak kepada masyarakat terkait biaya penyambungan jaringan air bersih, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari jaringan utama dan memiliki kemampuan ekonomi terbatas.
Menurut Joha, persoalan biaya pemasangan masih menjadi keluhan yang paling sering diterima dari masyarakat di daerah pemilihannya.
“Banyak warga menyampaikan ingin memasang sambungan PDAM, tetapi diminta membayar karena posisi pipanya jauh. Ini yang paling banyak terjadi,” katanya.
Ia memahami ketentuan teknis yang mengatur bahwa apabila jarak rumah pelanggan melebihi batas tertentu, biaya penambahan jaringan menjadi tanggung jawab masyarakat.
Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak selalu sejalan dengan kemampuan ekonomi warga.
“Kalau masyarakat tidak sanggup membiayai, apakah berarti mereka tidak berhak mendapatkan air bersih?” ujarnya.
Akibat kondisi tersebut, lanjut Joha, tidak sedikit warga yang akhirnya menggunakan sambungan air milik tetangga dengan satu meteran dipakai bersama.
Menurutnya, kondisi itu justru perlu menjadi perhatian Perumdam agar dicarikan skema yang lebih baik.
Ia berharap perusahaan dapat mempertimbangkan kebijakan pembiayaan yang lebih fleksibel sehingga masyarakat tetap memperoleh akses air bersih secara legal.
Selain persoalan biaya sambungan, Joha juga menyoroti tantangan distribusi air di wilayah Samarinda yang memiliki banyak kawasan berbukit.
Kondisi topografi tersebut, menurutnya, membuat suplai air ke sejumlah permukiman tidak mudah meski jaringan pipa telah tersedia.
Joha juga meminta kepastian mengenai rencana pengembangan jaringan air bersih di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran.
Menurutnya, masyarakat telah lama mendapat informasi bahwa jaringan PDAM akan masuk ke wilayah tersebut, namun hingga kini realisasinya belum terlihat.
“Menunggu itu tidak mengenakkan kalau terlalu lama. Masyarakat sudah senang mendengar PDAM akan masuk, tetapi kepastiannya belum ada,” katanya.
Ia menegaskan DPRD siap menjadi mitra Perumdam dalam menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan air bersih dengan membawa aspirasi masyarakat sekaligus memahami kendala teknis yang dihadapi perusahaan.
“Kalau kesulitan masyarakat kami sampaikan, kesulitan PDAM juga disampaikan kepada kami. Dengan begitu kita bisa mencari jalan keluar bersama demi kepentingan masyarakat,” tutup Joha.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
