Foto: Teras Samarinda. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Rencana pengembangan Teras Samarinda ke tahap III mendapat sorotan dari DPRD Kota Samarinda. Di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terbatas, proyek lanjutan kawasan tepian Sungai Mahakam itu dinilai belum menjadi kebutuhan yang harus segera direalisasikan.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan pemerintah daerah perlu menempatkan pembangunan berdasarkan tingkat urgensi.
Menurutnya, alokasi anggaran saat ini sebaiknya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendasar dibandingkan melanjutkan pembangunan kawasan publik.
Ia mencontohkan sektor pendidikan dan kesehatan yang masih memerlukan perhatian serius dari sisi pembiayaan.
Berbagai program peningkatan kualitas sekolah maupun layanan kesehatan, kata dia, membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit.
Karena itu, Iswandi menyarankan agar rencana pembangunan Teras Samarinda tahap III ditinjau kembali dan tidak dipaksakan dalam waktu dekat.
Terlebih, pembangunan tahap I dan II telah tersedia dan dapat dimaksimalkan pemanfaatannya terlebih dahulu.
“Kalau melihat kondisi anggaran sekarang, yang lebih penting adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Pembangunan lanjutan bisa dipertimbangkan nanti ketika kemampuan keuangan daerah sudah lebih baik,” ujarnya, Senin (22/6/2026).
Selain persoalan keterbatasan anggaran, ia juga menilai pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dari sejumlah proyek strategis yang belum sepenuhnya selesai.
Salah satunya adalah proyek Terowongan Samarinda yang masih membutuhkan perhatian hingga tuntas.
Menurut Iswandi, pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan arah belanja daerah agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Sementara itu, pembangunan Teras Samarinda tahap II yang membentang dari kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Timur hingga Dermaga Mahakam Ilir telah selesai secara kontraktual sejak tahun lalu.
Saat ini kawasan tersebut hanya menunggu peresmian sebelum resmi dibuka untuk publik.
Terkait penyusunan APBD Tahun 2027, DPRD Samarinda hingga kini masih menunggu dokumen KUA-PPAS dari pemerintah kota.
Dokumen tersebut nantinya akan menjadi dasar pembahasan program dan penganggaran untuk tahun mendatang.
Iswandi menyebut proses pembahasan biasanya mulai bergulir pada Juli, sehingga DPRD saat ini masih menanti pengajuan resmi dari pihak eksekutif sebelum membahas arah prioritas pembangunan Kota Samarinda tahun depan.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
