Foto: Proyek Teras Samarinda Tahap II. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menyoroti pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur besar di Kota Tepian yang dinilai belum memberikan dampak maksimal bagi masyarakat lokal, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan.
Sorotan itu disampaikan Anhar terhadap proyek bernilai ratusan miliar rupiah seperti pembangunan Terowongan Samarinda dan Teras Samarinda.
Menurutnya, besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah belum sebanding dengan manfaat ekonomi yang dirasakan warga.
Ia menilai perputaran uang dari proyek-proyek tersebut justru lebih banyak mengalir ke luar daerah karena penggunaan tenaga kerja dan material yang didominasi pihak luar Samarinda.
“Belanja pembangunan tunnel itu misalnya di angka Rp400 miliar. Tapi hampir 80 persen uangnya tidak berputar di sini. Kenapa? Karena hampir 90 persen tenaga kerjanya didatangkan dari luar, material dan komponennya dibeli di Surabaya atau Jakarta. Pajaknya (PPN) masuk ke sana, kita dapat apa?” ujar Anhar.
Menurutnya, kondisi ini menjadi ironi di tengah besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda yang pada 2025 sempat mencapai Rp5,1 triliun.
Dengan kekuatan fiskal sebesar itu, ia berharap angka pengangguran di Samarinda dapat ditekan lebih signifikan.
Terlebih, pada tahun 2026 APBD Samarinda diproyeksikan turun menjadi Rp3,183 triliun.
Karena itu, Anhar meminta pemerintah lebih cermat dalam mengelola anggaran agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat setempat.
Ia juga membandingkan kondisi ekonomi Samarinda dengan Balikpapan. Berdasarkan data yang ia miliki, kontribusi APBD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Samarinda hanya berada di kisaran 7 hingga 8 persen.
“Per kapita kita hanya di angka Rp85 juta per tahun, atau sekitar Rp6-7 juta per bulan. Bandingkan dengan Balikpapan yang per kapitanya sudah menembus Rp222 juta per tahun, atau setara Rp16-17 juta per bulan,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Anhar mendorong Pemerintah Kota Samarinda melakukan evaluasi terhadap sistem lelang proyek dan mekanisme pengerjaan pembangunan agar lebih berpihak kepada tenaga kerja lokal serta pelaku usaha daerah.
“Kami berharap proyek-proyek besar ke depan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di Kota Samarinda,” tutup Anhar.(adv/dprdsamarinda)
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
