Warga Keluhkan Dampak Uji Ketahanan Proyek Terowongan Samarinda, Camat: Kami Akan Rumuskan Solusi Bersama

Foto: Camat Samarinda Ilir, La Uje dan Site Operation Manager PT PP, Margono. (Hadi Winata/Radar Samarinda)

SAMARINDA – Proyek pembangunan Terowongan Samarinda kembali menuai sorotan setelah sejumlah warga di Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, mengeluhkan getaran hebat yang terjadi saat uji ketahanan pondasi dilakukan, Rabu (15/10/2025) malam.

Getaran itu dirasakan warga seperti gempa bumi kecil yang menyebabkan aktivitas terganggu, bahkan para warga mengklaim beberapa rumah mengalami retakan sejak adanya pengerjaan megaproyek tersebut.

Data sementara menunjukkan, sedikitnya lima rumah di RT 7 dan RT 19 terdampak akibat kegiatan uji beban tersebut. Masyarakat pun menuntut penjelasan dan tanggung jawab dari pihak pelaksana proyek, yakni PT PP.

Camat Samarinda Ilir, La Uje, yang turun langsung meninjau lokasi bersama Lurah Sungai Dama dan perwakilan PT PP, mengakui adanya kekhawatiran warga atas dampak proyek ini.

Ia menegaskan, pihak kecamatan akan menampung semua keluhan masyarakat dan menyampaikannya secara resmi kepada Pemerintah Kota Samarinda.

“Ini adalah keinginan bersama. Respon cepat jauh lebih penting, baik dari pihak proyek, pemerintah, maupun dari kami di kecamatan. Kami ingin memastikan warga bisa menyampaikan apa yang perlu disampaikan dengan baik,” ujar La Uje, Kamis (16/10/2025).

Baca Juga:   Pelantikan Pengurus SMSI Samarinda, Langkah Awal Penguatan Media Siber di Kaltim

Terkait tawaran kompensasi sementara dari PT PP sebesar Rp5 juta untuk rumah terdampak, La Uje menilai langkah tersebut sebagai bentuk niat baik perusahaan. Namun, ia juga memahami jika ada warga yang menolak tawaran tersebut.

“Nilainya memang kecil, tapi ini adalah bentuk respon cepat dari pihak proyek. Warga juga tidak salah kalau menolak, karena pasti mereka punya alasan. Kami tidak bisa memaksa,” ujarnya.

La Uje menambahkan, pihak kecamatan saat ini tengah merumuskan langkah tindak lanjut agar aspirasi warga tersampaikan secara tepat. Ia juga berencana segera berkoordinasi dengan Wali Kota Samarinda untuk membahas penanganan dampak sosial proyek tersebut.

“Kami akan rumuskan apa yang menjadi keinginan warga dengan bahasa yang baik, supaya pesan mereka bisa diterima dengan jelas oleh pihak berwenang. Kami juga akan meminta arahan dari pimpinan,” kata La Uje.

Sementara itu, Site Operation Manager PT PP, Margono, membenarkan adanya penawaran kompensasi sementara kepada warga yang rumahnya terdampak. Ia menjelaskan bahwa nominal tersebut diberikan sebagai langkah awal untuk menangani kerusakan yang bersifat mendesak.

Baca Juga:   PT Trakindo Utama gelar Pembinaan & Pelatihan di SMP Negeri 11

“Nilainya kurang lebih lima jutaan per rumah. Itu sifatnya untuk tindakan sementara, agar hal-hal yang bersifat urgent bisa segera diperbaiki. Nantinya akan kami evaluasi lagi,” ujar Margono.

Namun Margono juga menegaskan, pihaknya belum bisa memberikan keputusan final karena kebijakan kompensasi masih menunggu arahan dari pimpinan perusahaan.

“Kami hanya membantu sosialisasi dan menampung keluhan warga. Evaluasi lebih lanjut pasti dilakukan,” imbuhnya.

Terkait tudingan warga yang menyebut tidak adanya sosialisasi sebelum kegiatan uji ketahanan dilakukan, Margono mengakui kemungkinan adanya miskomunikasi. Ia berjanji akan melakukan verifikasi ulang terhadap proses pemberitahuan ke warga.

“Memang seharusnya ada sosialisasi. Kami akan cek lagi, mungkin ada miskomunikasi di lapangan. Nanti kami pastikan kembali,” ucapnya.

Proyek Terowongan Samarinda sendiri merupakan salah satu proyek strategis yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dengan Jalan Kakap.

Pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu mengurai kemacetan di kawasan pusat kota Samarinda. Namun, kejadian di Sungai Dama menjadi pengingat pentingnya aspek keselamatan dan komunikasi publik dalam setiap tahap pengerjaan.

Baca Juga:   Duel Maut Sopir Kagotrans, Satu Tewas Lainnya Ditangkap Polisi

La Uje berharap ke depan koordinasi antara pelaksana proyek, pemerintah, dan warga bisa lebih baik, agar kegiatan strategis seperti ini tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Kita semua ingin pembangunan berjalan lancar, tapi juga harus memastikan keselamatan dan kenyamanan warga tetap jadi prioritas,” tutupnya.

Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky

BERITA POPULER