Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (kiri) dan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz. (K Irul Umam/Media Kaltim)
SAMARINDA – Persoalan kelangkaan BBM bersubsidi dan pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai didorong untuk ditangani melalui mekanisme pengawasan khusus DPRD Kaltim.
Usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) investigasi disampaikan Anggota DPRD Kaltim Abdul Giaz dalam Rapat Paripurna ke-26 DPRD Kaltim, Selasa (15/9/2026).
Dalam interupsinya, Giaz meminta persoalan BBM dan listrik tidak hanya dibahas berulang melalui forum-forum DPRD, tetapi ditelusuri secara lebih menyeluruh.
“Di tengah mendesaknya permasalahan di Kaltim, yang pertama masalah kelangkaan BBM bersubsidi. Yang luar biasa antreannya. Yang kedua mati lampu secara bergiliran,” ujar Giaz.
Ia mengusulkan pembentukan Pansus investigasi untuk mencari akar persoalan sekaligus mendorong penyelesaian masalah yang berulang.
“Saya memohon untuk kita bikinkan pansus investigasi, agar permasalahan ini tidak selalu berkelanjutan hingga berpuluh tahun,” lanjutnya.
Kuota BBM Jadi Sorotan
Usulan tersebut muncul ketika persoalan distribusi BBM bersubsidi kembali menjadi perhatian di sejumlah daerah Kaltim, termasuk Balikpapan.
Untuk 2026, pemerintah daerah Balikpapan mengajukan kebutuhan Pertalite sekitar 177.039 kiloliter (kL). Namun, alokasi yang disetujui BPH Migas hanya sekitar 51.868 kL.
Selisih antara kebutuhan yang diajukan dan alokasi awal tersebut mencapai lebih dari 125 ribu kL.
Kondisi itu turut menjadi salah satu persoalan yang perlu ditelusuri, terutama terkait dasar penetapan kuota, kebutuhan riil masyarakat, hingga realisasi distribusi di lapangan.
Pada 14 September 2026, Balikpapan juga memperoleh tambahan kuota Pertalite sekitar 1.250 kL untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir Desember. Tambahan tersebut masih akan dievaluasi berdasarkan realisasi penyaluran dan kondisi antrean di lapangan.
DPRD Kaltim melalui Komisi II sebelumnya telah merencanakan pengumpulan data kebutuhan dan realisasi kuota BBM dari seluruh kabupaten/kota.
Data tersebut nantinya menjadi bahan sebelum DPRD memanggil Pertamina dan Pertamina Patra Niaga untuk meminta penjelasan mengenai mekanisme penetapan serta distribusi kuota BBM bersubsidi.
Pemadaman Listrik Bergilir
Selain BBM, pemadaman listrik bergilir juga menjadi perhatian DPRD Kaltim.
Pada September ini, pemadaman masih terjadi di sejumlah wilayah Kaltim. PLN sebelumnya menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan gangguan pada sejumlah pembangkit yang membuat kemampuan pasokan dalam sistem interkoneksi Kaltim belum optimal.
Empat pembangkit yang disebut mengalami gangguan atau pemeliharaan yakni PLTU Cahaya Fajar Kaltim di Kutai Kartanegara, PLTU Kaltim Prima Coal di Kutai Timur, PLTU Teluk Balikpapan, dan PLTMG Bangkanai.
PLN menargetkan sejumlah pembangkit tersebut dapat kembali beroperasi secara bertahap pada pekan ketiga hingga keempat September.
Untuk mengatasi kekurangan pasokan, PLN juga mengupayakan tambahan daya. Di antaranya melalui pembangkit Batulicin berkapasitas 10 megawatt serta pembangkit sewa tahap pertama dan kedua dengan total kapasitas 278 MW.
DPRD Kaltim juga telah merencanakan rapat dengar pendapat dengan PLN untuk meminta penjelasan mengenai penyebab pemadaman serta kepastian normalisasi pasokan listrik.
Pansus Terbentur Anggaran
Meski usulan Pansus telah disampaikan dalam rapat paripurna, pembentukannya belum dapat dipastikan.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan pembentukan Pansus harus mempertimbangkan kemampuan anggaran lembaga legislatif.
“Pansus ini kan terbatas kita. Enggak semua bisa dipansuskan karena apa? Masalah biaya lagi,” ujarnya, Rabu (16/9/2026).
Menurut Hasanuddin, pembentukan Pansus membutuhkan dukungan anggaran tersendiri. Sementara, DPRD Kaltim belum memiliki alokasi anggaran untuk agenda tersebut.
“Kalau Pansus itu kan harus siapkan anggaran. Nah, kita enggak ada, belum ada,” katanya.
Meski demikian, ia membuka kemungkinan pembahasan pembentukan Pansus setelah APBD Perubahan.
“Nanti kita bahas kalau mungkin setelah perubahan kita bahas, terus itu ada biaya, kita Pansuskan untuk BBM mungkin boleh. Kalau memang itu dianggap penting dan perlu,” ujarnya.
Dengan demikian, untuk saat ini persoalan BBM bersubsidi dan pemadaman listrik masih ditangani melalui mekanisme pengawasan yang berjalan di komisi DPRD, termasuk pengumpulan data dan rencana pemanggilan pihak terkait.
Usulan Pansus belum berlanjut menjadi pembentukan panitia khusus karena persoalan anggaran.
Di luar gedung DPRD, persoalan tersebut masih dirasakan masyarakat. Antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi masih menjadi pemandangan di sejumlah SPBU, sementara pemadaman listrik bergilir masih berlangsung di sejumlah wilayah Kaltim.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Muhammad Rafi’i
