Foto: Contoh transportasi umum di Kota Balikpapan yang dikenal dengan Balikpapan City Trans. (Wikipedia)
SAMARINDA – Ketergantungan kendaraan Pribadi Samarinda kian mendekati titik jenuh lalu lintas. Ketergantungan ini dinilai telah menempatkan Kota Tepian dalam situasi krisis transportasi, di mana pelebaran jalan tak lagi mampu mengejar laju pertumbuhan kendaraan.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menyebut kemacetan saat ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan kegagalan sistem transportasi publik yang tak kunjung hadir.
Tanpa angkutan umum yang andal, kota ini dinilai akan terus terjebak dalam lingkaran macet yang kian parah.
“Kalau hanya mengandalkan pelebaran jalan, itu tidak akan pernah selesai. Kendaraan terus bertambah, tapi ruang kota terbatas,” kata Manalu.
Ia mengungkapkan, Dishub Samarinda telah berdiskusi dengan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) yang secara tegas mendorong pemerintah kota segera membangun sistem angkutan umum.
MTI menilai, kondisi jalan di Samarinda sudah tidak sebanding dengan volume kendaraan yang beroperasi setiap hari.
Manalu memaparkan, krisis ruang jalan menjadi indikator paling nyata. Empat puluh orang pengguna sepeda motor, misalnya, membutuhkan sekitar 60 meter ruang jalan.
Sebaliknya, jumlah penumpang yang sama dapat diangkut satu unit bus dengan panjang hanya sekitar 22,5 meter.
“Artinya, kota ini membuang hampir 40 meter ruang jalan hanya karena kita tidak menyediakan transportasi massal,” ujarnya.
Ketiadaan angkutan umum juga berdampak domino pada persoalan lain. Parkir liar di badan jalan, keberadaan juru parkir ilegal, hingga konflik ruang publik disebut sebagai konsekuensi langsung dari dominasi kendaraan pribadi.
Menurut Manalu, jika pola ini terus dibiarkan, Samarinda berpotensi mengalami kemacetan permanen di sejumlah ruas utama.
Ia menilai, transportasi publik bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan fungsi kota.
“Angkutan umum itu bukan soal gaya hidup, tapi soal bertahan atau tidaknya kota ini dari kemacetan total,” katanya.
Dishub Samarinda kini mendorong percepatan kebijakan transportasi publik sebagai solusi struktural. Tanpa langkah tegas, Samarinda hanya akan menjadi kota yang terus membangun jalan, tetapi kehilangan ruang hidupnya sendiri.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
