Foto: Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu. (Hadi Winata/Radar Samarinda).
SAMARINDA – Kota Samarinda bakal menghadapi transformasi besar dalam sistem lalu lintasnya. Dinas Perhubungan (Dishub) merancang skema pengendalian kendaraan pribadi yang akan dijalankan seiring peluncuran transportasi publik massal.
Jika rencana angkutan umum disetujui oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, wacana besar Dishub ini akan merubah wajah mobilisasi kendaraan secara besar-besaran. Dimulai dari regulasi, alur dan lajur kendaraan, hingga sanksi terhadap pelanggar aturan.
Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan konsep Integrated Intelligent Transport System (ITS). Sistem ini mencakup modernisasi traffic light di persimpangan, pemasangan CCTV, hingga pembangunan command center yang menghubungkan moda transportasi publik dan kendaraan pribadi.
“Kalau semua sudah siap, kita bisa jalankan skema satu arah, pembatasan kendaraan dengan ganjil-genap, sampai penerapan electronic road pricing (jalan berbayar) di ruas tertentu. Tujuannya jelas yakni mengendalikan kepadatan dan mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum,” ujar Hotmarulitua kepada Radar Samarinda.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lanjut Manalu, dapat membuka peluang penerapan retribusi pengendalian lalu lintas sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun syaratnya, pemerintah harus lebih dulu menyediakan layanan transportasi publik yang layak. Hal ini mengartikan bahwa pihaknya perlu merealisasikan terlebih dahulu agar mekanisme retribusi dapat diterapkan
Lebih jauh, Dishub menegaskan pelebaran jalan atau pembangunan jalur baru bukanlah solusi jangka panjang. Menurut Manalu, perubahan minat masyarakat untuk beralih ke transportasi publik adalah kunci untuk mengurangi kemacetan Kota Tepian.
“Kalau hanya memperlebar jalan, orang akan beli kendaraan lagi dan macet makin parah. Yang kita bangun adalah mindset baru: beralih ke transportasi publik,” tegasnya.
Perombakan ini, lanjutnya, juga harus didukung pembangunan infrastruktur pendukung seperti trotoar dan halte bus. Dishub memastikan konsep ini akan dijalankan bertahap, menunggu kesiapan anggaran serta regulasi daerah yang sedang disusun.
“Alhamdulilah, dengan kepemimpinan Pak Wali Kota, pembangunan trotoar sudah sangat baik. Kalau dari sisi teknis, kami sudah siap. Tinggal keputusan dari kepala daerah dan dukungan masyarakat agar sistem ini berjalan berkelanjutan,” tutup Manalu.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
