Setelah Enam Kali Ditunda, KUA-PPAS Kaltim APBD 2027 Akhirnya Disepakati

Foto: Anggota Banggar DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi saat memberikan interupsinya di tengah Rapat Paripurna ke-36. (Foto: K. Irul Umam/ Media Kaltim)

SAMARINDA – Penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 justru diwarnai interupsi. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, mempertanyakan dua hal mendasar sebelum kesepakatan antara legislatif dan eksekutif tersebut diteken.

Dalam Rapat Paripurna ke-36 DPRD Kaltim, Kamis (19/11/2026) siang, Darlis menyoroti kejelasan agenda rapat dalam jadwal Badan Musyawarah (Banmus) serta keterlambatan penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS 2027.

Menurutnya, agenda penandatanganan kesepakatan tersebut tidak tercantum dalam jadwal Banmus yang dimilikinya. Kondisi itu, kata dia, perlu diklarifikasi agar pelaksanaan paripurna memiliki landasan yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari.

“Sesungguhnya saya tidak melihat agenda rapat paripurna ini tercantum di dalam Banmus kita. Oleh karena itu, saya mohon ini kita clearkan dulu, sehingga substansi landasan paripurna untuk KUA-PPAS 2027 ini menjadi clear dan tidak dipersoalkan di kemudian hari,” ujar Darlis dalam interupsinya.

Baca Juga:   Hartono Basuki Dorong Kebijakan Lingkungan Berkelanjutan dan Berkeadilan

Ia mengingatkan, pergeseran jadwal paripurna yang terjadi berulang kali berpotensi membuat agenda tersebut tidak lagi tercantum dalam susunan kegiatan Banmus.

Bagi Darlis, persoalan itu bukan sekadar urusan administratif. Kejelasan agenda menjadi penting karena paripurna tersebut merupakan forum formal untuk menyepakati arah kebijakan anggaran daerah tahun berikutnya.

Sorotan kedua menyangkut waktu penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS 2027 yang baru dilaksanakan pada 19 November 2026.

Darlis merujuk ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang mengatur batas waktu penyepakatan KUA dan PPAS. Ia menilai pelaksanaan yang baru dilakukan pada November menunjukkan keterlambatan cukup jauh dari jadwal ideal yang ditentukan regulasi.

Ia pun meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan penjelasan mengenai penyebab molornya tahapan tersebut.

“Kalau kita melakukan penandatanganan pada hari ini berarti molor sekian bulan. Nah, saya mohon melalui pimpinan, kami ingin mendapatkan penjelasan terlebih dahulu daripada TAPD, apa yang membuat sehingga KUA-PPAS APBD baru hari ini diparipurnakan,” tegasnya.

Interupsi tersebut sekaligus membuka pertanyaan mengenai disiplin perencanaan anggaran Pemprov Kaltim. Sebab, KUA-PPAS bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan pijakan awal dalam menyusun rancangan APBD yang akan menentukan prioritas belanja pemerintah daerah.

Baca Juga:   e-Payment dan e-Katalog Belum Optimal, BPK Kaltim Serahkan LHP Kinerja dan Kepatuhan Pemda

Persoalan waktu ini menjadi semakin krusial karena penandatanganan KUA-PPAS sebelumnya juga beberapa kali mengalami penundaan. Agenda yang semula dijadwalkan pada 10 November 2026 ditunda setelah Pemprov Kaltim mengajukan permohonan penjadwalan ulang. Salah satu persoalan yang disampaikan pemerintah daerah berkaitan dengan penyelesaian administrasi penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).

Penundaan kembali terjadi pada 18 November. Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyebut perubahan jadwal berkaitan dengan penyesuaian agenda dan sinkronisasi waktu antara DPRD dengan Pemprov Kaltim.

Rentetan penundaan tersebut membuat tahapan penyusunan APBD 2027 semakin berhimpitan dengan batas waktu pembahasan dan persetujuan anggaran.

Padahal, berdasarkan Pasal 90 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kesepakatan rancangan KUA dan PPAS seharusnya ditandatangani kepala daerah bersama pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua Agustus.

Dengan demikian, penandatanganan pada 19 November telah melewati tenggat tersebut sekitar tiga bulan.

Sementara itu, Pasal 106 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 mengatur bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Untuk APBD 2027, batas waktu tersebut jatuh pada 30 November 2026.

Baca Juga:   Soal Program Gratispol, Isran Noor: Mustahil, dari Mana Dananya?

Ketentuan ini juga memiliki konsekuensi administratif. Pasal 106 ayat (3) mengatur sanksi administratif apabila persetujuan bersama tidak tercapai sesuai tenggat. Namun, terdapat pengecualian bagi anggota DPRD apabila keterlambatan disebabkan kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda APBD kepada DPRD.

Artinya, meskipun kesepakatan KUA-PPAS akhirnya diteken pada 19 November, pekerjaan DPRD dan Pemprov Kaltim belum selesai. Keduanya masih harus mengejar tahapan pembahasan hingga persetujuan rancangan Perda APBD sebelum tenggat akhir November.

Bagi Darlis, persoalan ini perlu dijelaskan secara terbuka. Sebab, keterlambatan dalam siklus penganggaran bukan hanya menyangkut jadwal rapat, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, akuntabilitas perencanaan, dan kemampuan pemerintah daerah menjalankan program pembangunan pada tahun berikutnya.

Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah sejauh mana keterlambatan tersebut akan memengaruhi kualitas pembahasan APBD 2027, terutama ketika waktu yang tersedia semakin terbatas.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R

BERITA POPULER